PROBATAM.CO, Jakarta – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui langsung massa aksi yang menyampaikan aspirasi di gerbang Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (10/11) sore. Dalam pertemuan tersebut, Sultan memilih duduk lesehan berhadapan dengan para demonstran untuk mendengarkan sekaligus menanggapi berbagai tuntutan yang disampaikan.
Dialog yang berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan itu turut dihadiri Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo dan Pangdam XXVI/Mataram Mayor Jenderal TNI Drajad Bima Yoga. Sejumlah persoalan disuarakan massa, di antaranya pemberantasan premanisme, perlindungan kebebasan sipil dan demokrasi, kesejahteraan pekerja, pencabutan kebijakan Jaga Warga, pembatasan aksi di kawasan Sumbu Filosofi, hingga penyelesaian persoalan Stadion Mandala Krida.
Menanggapi tuntutan pencabutan kebijakan Jaga Warga, Sultan mengatakan pemerintah daerah akan mempertimbangkan kembali pelaksanaannya dengan memperhatikan kondisi masyarakat. Ia menjelaskan, kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan menjaga keamanan dan ketenteraman lingkungan. Namun, evaluasi tetap terbuka apabila keberadaannya justru menghambat perkembangan demokrasi. “Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau,” kata Sultan.
Mengenai Stadion Mandala Krida, Sultan menjelaskan bahwa proses perbaikannya sempat terhambat persoalan hukum karena stadion tersebut menjadi bagian dari barang bukti. Setelah perkara berkekuatan hukum tetap, KPK pada awal September 2026 menyampaikan bahwa pembangunan dapat kembali dilanjutkan.
Hasil survei Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menunjukkan tribun sisi timur belum memenuhi persyaratan sehingga perlu dibangun ulang. Pengerjaannya akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran APBN dan dilakukan secara bertahap. Sultan menyebut pembangunan bagian stadion yang memenuhi standar FIFA baru dapat dilaksanakan pada 2028. Saat ini, Mandala Krida masih bisa digunakan masyarakat dengan sejumlah pembatasan, termasuk belum dapat dimanfaatkan pada malam hari karena belum tersedia lampu penerangan.
Dalam pertemuan tersebut, persoalan kesejahteraan pekerja juga menjadi salah satu pembahasan, khususnya tuntutan penetapan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL). Sultan menjelaskan bahwa penentuan upah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, serta faktor alfa sesuai ketentuan pengupahan. Prosesnya melibatkan Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
Ia mencontohkan, pada penetapan upah tahun sebelumnya, pemerintah daerah menaikkan faktor alfa dari 0,4 menjadi 0,8 setelah melakukan negosiasi dengan pihak pengusaha. Untuk penetapan upah tahun berikutnya, pemerintah masih mencermati ketentuan dari pemerintah pusat dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, keberlangsungan usaha, dan kesejahteraan pekerja.
Selain itu, perwakilan massa turut menyampaikan keresahan terkait praktik premanisme dan dugaan intimidasi terhadap masyarakat. Salah satu persoalan yang disoroti adalah adanya seseorang yang membawa senjata tajam saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di kawasan Malioboro. Massa meminta pemerintah dan aparat bertindak tegas agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat di muka umum tanpa ancaman maupun intimidasi.(lam/kumparan)
Komentar