PROBATAM.CO, Jakarta – Irjen Ahrie Sonta Nasution dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri setelah dinyatakan melanggar kode etik dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Selasa (10/11). Putusan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Meski demikian, Ahrie menyatakan akan mengajukan banding atas keputusan tersebut.
Dalam sidang etik, Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ketentuan tersebut mencakup Pasal 5 ayat (1) huruf c dan e, Pasal 8 huruf c, serta Pasal 11 huruf a dan b terkait etika kelembagaan.
Atas pelanggaran tersebut, majelis menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan Ahrie merupakan tindakan tercela. Selain itu, ia juga dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan keputusan tersebut di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Ia juga mengonfirmasi bahwa Ahrie telah menyatakan keberatan dan mengajukan banding atas putusan sidang etik.
Sebelumnya, Ahrie menjalani sidang kode etik setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Bareskrim Polri mengungkap adanya dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Dugaan aktivitas tersebut juga disebut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Penyidik mendalami penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) yang diduga digunakan untuk memasukkan sejumlah nomor telepon tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum. Selain itu, penyidik turut menelusuri dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.
Dalam perkara tersebut, selain Ahrie, terdapat tiga perwira tinggi Polri lainnya yang disebut turut ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Sementara itu, proses pidana terhadap para tersangka berlangsung secara terpisah dari penanganan pelanggaran kode etik Polri.(lam/kumparan)
Komentar