PROBATAM.CO, Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan membantah Presiden Prabowo Subianto menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memperjuangkan keabsahan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut Syahganda, Prabowo tidak mungkin memberikan arahan tersebut karena persoalan hukum terkait ijazah Gibran dinilai telah memiliki putusan yang bersifat final.
Syahganda merujuk pada pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang sebelumnya menyebut tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai ijazah Gibran. Ia menilai pandangan Yusril telah mencerminkan sikap hukum pemerintah, termasuk Presiden Prabowo.
“Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong. Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril,” kata Syahganda kepada wartawan, Selasa (10/11), seperti dikutip dari detikcom.
Ia juga menegaskan bahwa Prabowo tidak mungkin mendorong Gibran kembali menempuh perlawanan hukum melalui PTUN. Menurutnya, Yusril sebagai Menko Hukum telah mewakili pandangan hukum Presiden dalam persoalan tersebut.
Sebelumnya, Gibran mengungkapkan bahwa Prabowo menyarankannya untuk tetap berjuang melalui PTUN dengan menunjukkan seluruh dokumen pendidikan mulai dari tingkat SD hingga S-1. Gibran juga menyebut akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya.
Di sisi lain, Yusril menjelaskan bahwa putusan MK dan MA dalam perkara tersebut telah berkekuatan hukum final dan mengikat. Ia menyebut tidak tersedia upaya hukum lanjutan terhadap kedua putusan tersebut.
Yusril juga menjelaskan bahwa Gibran tidak dapat mengajukan PK atas putusan MA karena bukan merupakan pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut. Adapun pihak tergugat dalam perkara itu adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan demikian, menurut Yusril, Gibran tidak memiliki kedudukan sebagai pihak yang dapat mengajukan upaya hukum tersebut.(lam/cnnindonesia)
Komentar