PROBATAM.CO, Jakarta – Pemerintah terus mendorong pemerataan pendidikan melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk di wilayah terpencil. Upaya tersebut dilakukan agar seluruh anak memiliki kesempatan mengakses pendidikan, tanpa terkendala kondisi geografis maupun tempat tinggal.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menekankan bahwa pembangunan pendidikan memerlukan dukungan berbagai pihak. Selain peningkatan mutu pembelajaran dan penguatan peran guru, ketersediaan infrastruktur yang memadai juga menjadi faktor penting untuk memudahkan anak-anak menjangkau sekolah.
Saat mengunjungi Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Syahganda mengatakan berbagai upaya pemerintah dalam membangun sektor pendidikan perlu disampaikan secara lebih luas kepada masyarakat. Menurutnya, masih banyak langkah yang telah dilakukan, tetapi belum terkomunikasikan secara optimal.
“Pemerintah sudah bekerja keras, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi berbagai upaya tersebut belum terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat,” ujar Syahganda dalam keterangan yang diterima, Selasa (27/10).
Ia menjelaskan, komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan terlihat dari sejumlah upaya, antara lain melalui program digitalisasi pendidikan dan penguatan peran guru. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan jangkauan layanan pendidikan bagi masyarakat di berbagai daerah.
Meski demikian, pemerataan pendidikan tidak cukup hanya dilakukan melalui penyediaan program pembelajaran dan tenaga pendidik. Pembangunan infrastruktur juga diperlukan untuk mengatasi hambatan akses, khususnya di daerah yang memiliki kondisi geografis menantang.
Syahganda mencontohkan pembangunan jembatan yang menghubungkan desa-desa terpencil yang sebelumnya terpisah oleh sungai. Keberadaan jembatan tersebut dapat mempermudah mobilitas masyarakat, termasuk anak-anak yang harus menempuh perjalanan menuju sekolah.
“Sebagai contoh, pembangunan jembatan-jembatan yang menghubungkan desa-desa terpencil yang sebelumnya terpisah oleh sungai. Dengan adanya jembatan tersebut, masyarakat, khususnya anak-anak, kini dapat bersekolah dengan lebih mudah,” katanya.
Menurut Syahganda, upaya memperluas akses pendidikan membutuhkan koordinasi lintas kementerian. Peningkatan kualitas pembelajaran dan kompetensi guru perlu berjalan beriringan dengan pembangunan sarana dan prasarana agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kementerian yang menangani bidang pendidikan memiliki peran dalam memperkuat sistem pembelajaran dan meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Sementara itu, pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari upaya mengatasi kendala akses yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui kegiatan belajar-mengajar.
Pemerintah Soroti Kesejahteraan Guru
Selain pemerataan akses sekolah, Syahganda turut menyoroti pentingnya kesejahteraan guru dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Ia menyebut perhatian pemerintah terhadap guru diwujudkan melalui pemberian tunjangan dan berbagai bentuk bantuan. Dukungan tersebut, menurutnya, mencakup guru yang telah berstatus aparatur sipil negara (ASN) maupun yang belum berstatus ASN.
“Perhatian pemerintah terhadap nasib guru selama ini begitu luar biasa, baik melalui pemberian tunjangan maupun berbagai bantuan lainnya. Perhatian tersebut diberikan kepada guru yang sudah tercatat sebagai aparatur sipil negara (ASN) maupun yang belum tercatat sebagai ASN,” tegas Syahganda.
Ia menilai pendidikan berkualitas merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Karena itu, upaya memperluas akses pendidikan perlu terus dilakukan agar setiap anak memiliki kesempatan mengembangkan potensi dan meraih masa depan yang lebih baik.
Melalui peningkatan kualitas pembelajaran, dukungan terhadap kesejahteraan guru, serta pembangunan infrastruktur yang menunjang akses ke sekolah, pemerintah diharapkan dapat memperkecil kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.
(Lam/kumparan)
Komentar