PROBATAM.CO, Batam – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) kabupaten dan kota se-Provinsi Kepulauan Riau resmi dilantik di Hotel Harmoni One Batam, Minggu (28/6/2026).
Pelantikan dipimpin Ketua Harian Dewan Pengurus Nasional (DPN) HKTI, Mayjen TNI (Purn) Dr. Bachtiar Utomo. Pengurus yang dilantik berasal dari Kota Batam, Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Karimun, Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas.
Dalam sambutannya, Bachtiar meminta seluruh pengurus yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi organisasi hingga ke tingkat kelompok tani. Menurutnya, pendataan petani dan kelompok tani menjadi langkah awal dalam menyusun program pembinaan dan pemberdayaan yang tepat sasaran.
“Kekuatan HKTI berada di tangan para petani. Organisasi harus hadir sebagai mitra yang memberikan pendampingan mulai dari budidaya, pengelolaan lahan, hingga panen,” katanya.
Selain itu, pendampingan juga diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi petani, mulai dari akses permodalan, pemasaran hasil pertanian, hingga pemanfaatan program-program pemerintah.
Bachtiar mengatakan DPC HKTI di seluruh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau harus mampu menjadi penghubung antara petani, pemerintah, dan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, program pengembangan sektor pertanian dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Bachtiar juga menyampaikan optimisme terhadap kepemimpinan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) HKTI Kepulauan Riau, Dr. Nyanyang Haris Pratamura, yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau.
Menurutnya, sinergi antara DPD dan DPC HKTI menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah melalui pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan.
Pelantikan DPC HKTI se-Kepulauan Riau diharapkan menjadi momentum memperkuat organisasi hingga ke tingkat akar rumput. Dengan penguatan kelembagaan tersebut, HKTI diharapkan semakin berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan sektor pertanian yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.(fjr)
Komentar