PROBATAM.CO, Batam – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam terus mengintensifkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam. Pembahasan dilakukan melalui rapat Pansus yang digelar Jumat (6/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua Pansus Muhammad Syafe’i, S.T., M.M., dengan dihadiri anggota Pansus lainnya, yakni Djoko Mulyono, S.H., M.H., Safari Ramadhan, S.Pdi., Haji Sulaiman, serta Mangihut Rajagukguk, S.E., M.M.
Untuk memperdalam pembahasan, Pansus turut mengundang perwakilan Pemerintah Kota Batam, yakni Bagian Hukum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Batam yang dipimpin Kepala Bagian Keuangan, Zulkarnain, S.Sos.
Kehadiran sejumlah instansi tersebut bertujuan memberikan masukan dan penjelasan teknis, terutama terkait substansi pengaturan hak keuangan dan administratif serta mekanisme pengelolaan dan penganggaran keuangan DPRD.
Ketua Pansus Muhammad Syafe’i mengatakan, pembahasan saat ini difokuskan pada pendalaman materi sekaligus menyelaraskan substansi Ranperda dengan berbagai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, penyesuaian perlu dilakukan terhadap regulasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga peraturan daerah dan Peraturan Wali Kota (Perwako). Langkah tersebut penting agar aturan yang nantinya disahkan memiliki dasar hukum yang kuat.
“Sinkronisasi peraturan ini tentu sangat penting, mengingat Perda ini kita revisi salah satunya untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan, terutama peraturan yang lebih tinggi,” ungkap Syafe’i.
Ia menambahkan, Pansus juga tengah mempersiapkan agenda konsultasi dengan sejumlah lembaga terkait. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkaya referensi sekaligus memperoleh masukan tambahan untuk menyempurnakan materi Ranperda.
Syafe’i berharap seluruh tahapan pembahasan dapat menghasilkan regulasi yang komprehensif, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta mampu memberikan kepastian hukum dalam pengaturan hak keuangan dan administratif pimpinan maupun anggota DPRD Kota Batam.
Melalui pembahasan yang melibatkan berbagai perangkat daerah tersebut, Pansus berupaya memastikan setiap ketentuan yang dirumuskan memiliki landasan hukum dan mekanisme pelaksanaan yang jelas. (Ayu)
Komentar