PROBATAM.CO, Batam – Keabsahan hasil visum et repertum yang menjadi pijakan utama alat bukti dalam perkara dugaan pencabulan balita di Pengadilan Negeri (PN) Batam mulai dipertanyakan. Tim penasihat hukum terdakwa IM menilai alat bukti tersebut cacat hukum usai terungkapnya sejumlah kejanggalan dalam persidangan.
Fakta tersebut mencuat dalam sidang ke-12 yang berlangsung tertutup pada Rabu (11/11). Kesaksian dr. Indra Faisal di hadapan majelis hakim justru membuka celah keraguan atas kelayakan dokumen visum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Penasihat hukum IM, Firdaus Tarigan, membeberkan ada persoalan serius dalam prosedur pemeriksaan medis maupun administrasi visum tersebut. Salah satu yang paling fatal adalah ketidaksesuaian usia korban.
Korban yang diketahui baru berumur 1 tahun 8 bulan, justru tercatat berusia 3 tahun 8 bulan pada bagian kesimpulan visum.
“Visum itu jelas bermasalah. Yang diperiksa berumur 1 tahun 8 bulan, tetapi kesimpulannya disebut 3 tahun 8 bulan. Menurut kami, ini tidak bisa dijadikan patokan dan kehilangan kekuatan hukum pembuktian,” tegas Firdaus usai persidangan.
Tidak hanya soal usia, objektivitas pemeriksaan juga dipertanyakan. Di muka sidang, dr. Indra Faisal mengakui bahwa dirinya tidak memeriksa korban secara langsung.
Pemeriksaan klinis dilakukan oleh dokter lain, sementara ia hanya bertindak sebagai pihak yang menandatangani dokumen visum tersebut.
Lebih jauh, Firdaus juga mencecar kesimpulan medis terkait temuan luka akibat benda tumpul. Ia menyayangkan ketidakmampuan dokter dalam mengelaborasi secara spesifik mengenai benda yang dimaksud, padahal hasil visum inilah yang membuat kliennya harus mendekam di tahanan selama lima bulan terakhir.
Sejalan dengan Firdaus, anggota penasihat hukum lainnya, Yovi Saputra, menegaskan bahwa pengakuan dokter mengenai kesalahan dalam dokumen visum tersebut mencederai keabsahannya sebagai alat bukti.
“Visum sebagai alat bukti yang sah di mata hukum harus memiliki dasar yang kuat dan presisi. Kami menganggap alat bukti yang dihadirkan penuntut umum ini cacat,” kata Yovi.
Merespons fakta persidangan ini, kubu pertahanan IM bersiap melakukan langkah perlawanan pada sidang lanjutan yang dijadwalkan bergulir Rabu (18/11) mendatang.
Tim hukum berencana menghadirkan saksi a de charge atau saksi meringankan guna meruntuhkan dakwaan dan meyakinkan majelis hakim.
Selain itu, tim hukum juga akan melayangkan surat pemanggilan kepada pihak kepolisian. Mereka meminta agar penyidik Polsek Sekupang yang menangani perkara ini, yakni Frianto dan Bobby baik selaku Kanit Reskrim lama maupun baru turut dihadirkan ke persidangan untuk dimintai keterangannya.
Sebagai informasi, kasus dugaan pencabulan yang teregister dengan nomor perkara 657/Pid.B/2026/PN Btm ini menjerat IM dengan dakwaan Pasal 473 ayat (2) huruf b dan/atau Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
Sebelumnya, penyidik Polsek Sekupang menetapkan IM sebagai tersangka berbekal hasil tes psikologi serta visum dari RSUD Embung Fatimah. (Piter Gulo)
Komentar