PROBATAM.CO, Jakarta – DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas mendorong penyusunan regulasi yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan budaya daerah, mulai dari adat istiadat, bahasa, kesenian hingga berbagai kearifan lokal yang berkembang di tengah masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) mengenai naskah akademik draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah yang digelar di Kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis (12/11/2026).
Anggota DPRD Anambas, Syamsil Umri, mengatakan Ranperda tersebut harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam melindungi sekaligus mengembangkan kebudayaan daerah. Menurutnya, regulasi yang dihasilkan tidak boleh hanya menjadi aturan formal, tetapi harus dapat diterapkan dan memberikan dampak nyata.
Ia menjelaskan, Anambas memiliki beragam tradisi dan kekayaan budaya yang menjadi bagian dari identitas masyarakat. Namun, perkembangan zaman serta pengaruh globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan budaya lokal sehingga diperlukan upaya bersama untuk menjaga dan mewariskannya kepada generasi mendatang.
Syamsil menyebutkan, melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), DPRD memandang penting kehadiran landasan hukum yang dapat memberikan kepastian dan arah dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Kepulauan Anambas.
Ia juga menilai penyusunan naskah akademik menjadi bagian penting dalam proses pembentukan peraturan daerah. Kajian tersebut harus memuat gambaran kondisi aktual, persoalan yang dihadapi, kebutuhan hukum, serta arah kebijakan yang akan menjadi dasar penyusunan regulasi.
Selain itu, inventarisasi potensi objek pemajuan kebudayaan di Anambas perlu menjadi perhatian. Hal tersebut mencakup upaya perlindungan dan pelestarian budaya serta pembagian peran antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mempertahankan keberadaannya.
Syamsil berharap Ranperda yang disusun nantinya tidak berhenti pada ketentuan normatif, melainkan dapat diimplementasikan untuk menjaga keaslian dan identitas budaya daerah.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia meminta seluruh pihak terkait turut berpartisipasi dalam pembahasan, di antaranya tim tenaga ahli, perangkat daerah, lembaga adat, tokoh masyarakat, serta para pelaku seni dan budaya. Berbagai pandangan dan masukan dari pihak tersebut dinilai penting untuk menyempurnakan substansi rancangan peraturan daerah.
Kepada tim tenaga ahli dari Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Kemasyarakatan Universitas Maritim Raja Ali Haji, Syamsil berharap hasil kajian dan rekomendasi yang disampaikan dapat memperkuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan naskah akademik maupun draf Ranperda.
Melalui pelaksanaan FGD tersebut, ia berharap tercipta kesamaan pandangan dan komitmen seluruh pihak untuk mendorong pemajuan kebudayaan daerah agar warisan budaya Anambas tetap terpelihara, berkembang, serta dapat diteruskan kepada generasi berikutnya.
Komentar