PROBATAM.CO, Batam – Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota, digelar di Hotel Harmoni One, Batam, Rabu (13/11).
Turut hadir sebagai Moderator Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepri Lamidi, Nara sumber Kasubbid Penanganan Konflik Direktorat Kewaspadaan Nasional, L. Salman A Farisi, Kasrem 033/WP, Kolonel Jimmy Watuseke, perwakilan Polda Kepri, AKBP Asrial dan tamu undangan.
“Melalui rapat koordinasi ini kita tingkatkan sinergitas dan keterpaduan penanganan konflik sosial di provinsi Kepulauan Riau,” kata Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi Kepri, Amril A. Gani, kepada awak media di Hotel Harmoni One, Batam Centre, Rabu (13/11).
Dijelaskannya, Kesbangpol merupakan ujung tombak dalam penyelenggara pemerintah secara keseluruhan dan harus menjadi mata dan telinganya Gubernur, Bupati dan Walikota.
“Namun semua itu tidak mungkin tanpa dukungan dari masyarakat dalam membangun keamanan dan kenyamanan,” ujarnya.
Karena menurutnya, tugas Kesbangpol ini terkait dengan membangun wawasan kebangsaan dalam mengantisipasi radikalisme dan terorisme.
“Maka dari itu kita bentuk tim terpadu di setiap tingkat, baik provinsi maupun kabupaten kota,” ungkap Amril.
Ia menambahkan, dalam penanganan konflik yang terjadi di masyarakat, dari Mendagri tadi katanya, Kepri termasuk rate tertinggi atau masuk dalam kondisi aman.
“Namun untuk pemilu kemarin kita ada tinta merah, ini yang kita pertanyakan tadi. Jadi ada persepsi pandangan satu sisi menganggap kita aman, tapi ada sisi lain menganggap kita belum aman,” jelasnya.
Inilah yang pihaknya perlukan supaya masing-masing stack holder tidak jalan sendiri-sendiri. Ada keterpaduan antara kejaksaan, kepolisian maupun TNI kalau ini sudah terbangun akan nyaman dalam bekerja.
Ia mengatakan kondisi yang kondusif harus dibangun, karena kalau tidak aman bagaimana akan laksanakan Pilkada dengan baik.
“Kita harus belajar dari Pilpres kemarin yang membuat kita terkotak- kotak, padahal itu pesta demokrasi lima tahun sekali,” tambahnya.
Namun isu-isu yang dikembangkan membuat pihaknya kurang nyaman. Apalagi tahun depan ada 6 daerah di Kepri yang akan menyelenggarakan pilkada.
“Kita berharap agar terciptanya kondisi yang aman dalam menyongsong tahun 2020,”kata Amril.
Ia menghimbau kepada masyarakat, bahwa daerah ini juga ada forum pembauran kebangsaan yaitu komunitas bagi suku-suku, karena yang paling mudah di pecahkan adalah isu suku, agama dan ras (SARA).
“Kita harus dewasa dalam berdemokrasi cukup Pilpres kemarin kita terkoyak-koyak, mari kita satukan dan berjiwa besar,”tutupnya. (ani)
Komentar