Beranda / Berita Utama / Terapis Merayu di Jalan, Izin Pengusaha Spa Terancam Dicabut

Terapis Merayu di Jalan, Izin Pengusaha Spa Terancam Dicabut

PROBATAM.CO, Batam – Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Kota Batam menyiapkan sanksi pencabutan izin bagi pengusaha spa yang membiarkan terapisnya membujuk warga di pinggir jalan.

Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a draf regulasi tersebut.
Pasal itu berbunyi: “Melakukan, menyuruh melakukan, membujuk, memfasilitasi, dan/atau memaksa seseorang untuk melakukan praktik prostitusi.”

Klausul ini menjadi bahasan utama dalam rapat lanjutan Panitia Khusus (Pansus) Ranperda di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam, Jumat, 20 November 2026.

Ketua Pansus Ranperda Trantibum DPRD Kota Batam Anwar Anas menyatakan pihaknya sengaja mengundang pelaku usaha dan asosiasi untuk menjaring masukan sebelum aturan disahkan. Regulasi ini melarang setiap orang maupun badan usaha menjalankan aktivitas yang memicu tindak asusila.

“Perda ini secara umum mengantisipasi agar tidak ada aktivitas asusila di tempat usaha, baik itu spa maupun pijat tradisional. Nantinya jika ada laporan masyarakat, PPNS dan Satpol PP akan turun menindak. Sanksinya bertahap, mulai dari teguran tertulis hingga proses pidana dan pencabutan izin,” kata Anwar usai rapat.

Cacat Permanen Usai Kecelakaan Kerja, Eks Operator Forklift di Batam Dipecat dengan Tuduhan Pencurian Misterius

Anggota Pansus dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan Sagulung, Muhamad Fadli, mendesak aturan tersebut segera direalisasikan. Ia menyoroti maraknya terapis spa yang mangkal di luar gedung dengan pakaian minim, bahkan di dekat lingkungan sekolah.

“Di wilayah Batu Aji, Sagulung, dan sekitarnya, aktivitas ini terlihat dari pagi, siang, sore, hingga malam. Mereka memakai rok pendek, merokok, dan duduk-duduk di luar hingga lampu kelap-kelip. Ini sangat mengganggu kenyamanan dan ketertiban, apalagi bagi anak-anak sekolah yang melintas,” ujar Fadli.

Fadli memastikan Pansus tidak berniat menutup usaha pariwisata. Dewan ingin menata kelolanya agar lebih tertib seperti layanan spa di hotel maupun kawasan Nagoya, tempat para terapis bekerja di dalam ruangan dan tidak duduk di pinggir jalan.

Ketua Asosiasi Spa Indonesia (ASPI) Batam Alfian mendukung penuh penertiban praktik asusila tersebut. Ia menegaskan pengusaha spa resmi sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) pelayanan relaksasi yang jelas.
Kendati demikian, Alfian meminta Pansus memperjelas definisi dan batasan klausul “menyediakan fasilitas yang mengundang terjadinya praktik asusila” dalam draf aturan.

“Pada prinsipnya kami sangat setuju mencegah tindak asusila, karena kami juga punya SOP yang jelas. Tapi di sini perlu diperjelas, kriteria fasilitas seperti apa yang dikategorikan mengundang asusila?

Bupati Aneng Salurkan Bantuan Beras Bulog untuk Warga Letung dan Batu Berapit

Jangan sampai terjadi salah tafsir, karena pelanggaran asusila itu sering kali dilakukan oleh oknum perorangan (personel), bukan fasilitas tempat usahanya,” tutur Alfian di forum rapat.

Ia menambahkan, para pengusaha spa dan panti pijat yang ingin mengajukan izin usaha baru nantinya akan dikenai syarat rekomendasi yang ketat. Mekanisme ini dinilai dapat mengefektifkan pembinaan dan pengawasan.

“Nantinya kami akan lebih ketat memberikan rekomendasi kepada pengusaha agar pengawasan terkontrol,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Batam Imam Tohari menyambut baik pembahasan Ranperda Trantibum rampung yang diperkirakan akan rampung pada akhir Desember 2026.

Mengingat selama ini, penindakan di lapangan kerap terbentur masalah perizinan dan ketiadaan payung hukum sanksi tegas bagi penyalahguna izin.

Ketua DPRD Kepri Lepas Tim Putra-Putri Batam Tectona ke Kejurnas Voli U-19 Gresik

“Selama ini, ketika ada laporan dari masyarakat dan tim kami turun menindak ke lapangan, ternyata tempat usaha tersebut memiliki izin yang terbit melalui sistem OSS (Online Single Submission), namun izin lingkungannya tidak dapat ditunjukkan,” kata Imam.

Lewat masuknya pasal penertiban spa dalam Ranperda ini, Satpol PP mendapat pijakan tegas untuk menindak tempat usaha yang beroperasi tidak sesuai ketentuan izinnya

(pg)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement