PROBATAM.CO, Batam – Nasib pilu menimpa Leo Triman Zebua, mantan pekerja perusahaan pengolahan limbah plastik PT Polymer Resources Indonesia. Alih-alih mendapatkan perlindungan penuh setelah kehilangan dua jari tangannya akibat kecelakaan kerja pada 30 April 2025, ia justru diberhentikan secara sepihak dengan tudingan mencuri yang hingga kini tidak jelas objek maupun buktinya.
Kuasa hukum Leo, Religius Sarumaha, menilai tindakan perusahaan terhadap kliennya sangat penuh kejanggalan dan tidak berkeadilan.
Mengingat akibat insiden kerja tersebut, Leo mengalami cacat fisik permanen karena kehilangan jari telunjuk dan jari tengah, yang kini menyulitkannya mencari pekerjaan baru.
Menurut Religius, persoalan kecelakaan kerja sebenarnya telah diselesaikan sebelumnya. Namun, pada rentang Agustus hingga September 2026, perusahaan tiba-tiba memberhentikan Leo dan melaporkannya ke Polsek Nongsa atas dugaan pencurian barang milik perusahaan.
Anehnya, hingga pemeriksaan berjalan di kepolisian, pihak Leo maupun tim kuasa hukum tidak pernah diberi tahu barang apa yang dituduhkan hilang.
Dalam proses penyelidikan di Polsek Nongsa di mana Leo masih berstatus sebagai saksi. Polisi juga telah memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV) perusahaan dan tidak menemukan bukti tindakan pencurian.
“Klien kami hanya terekam berdiri di depan pos sekuriti. Akses keluar-masuk karyawan di pabrik itu pun hanya satu pintu dan dijaga sekuriti. Jadi sangat tidak masuk akal jika dituduh mencuri tanpa ada barang bukti satu pun,” ujar Religius saat dikonfirmasi melalui telepon, Jumat (20/11/2026).
Ia menegaskan pihaknya tetap menghormati proses hukum yang berjalan di kepolisian. Namun, apabila tuduhan tersebut tidak terbukti, tim kuasa hukum memastikan akan menempuh langkah hukum balik atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.
Selain pemecatan secara sepihak, kuasa hukum mengungkap sederet dugaan pelanggaran ketenagakerjaan selama Leo bekerja di PT Polymer Resources Indonesia.
Berdasarkan surat keterangan yang diterbitkan perusahaan, Leo tercatat bekerja lebih dari dua tahun, yakni sejak 2024 hingga September 2026, tanpa pernah menandatangani perjanjian kontrak kerja sama sekali.
Kejanggalan juga ditemukan pada penempatan kerja. Selama bertugas, Leo dipekerjakan sebagai operator forklift meskipun tidak memiliki Surat Izin Operator (SIO). Sementara dalam data administrasi pelaporan perusahaan, posisi jabatannya justru dicatatkan berbeda.
Persoalan krusial lainnya mengenai pengupahan. Leo disebut hanya menerima upah harian sebesar Rp160 ribu jauh di bawah ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) Batam dengan pola kerja tanpa hari libur rutin. Jika Leo mengambil libur atas inisiatif sendiri, upah hariannya langsung dipotong.
Ironisnya, berdasarkan pengecekan tim kuasa hukum pada data BPJS Ketenagakerjaan maupun aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), perusahaan melaporkan besaran gaji Leo sesuai dengan UMK Batam.
“Pelaporan di BPJS Ketenagakerjaan dan JMO tercatat sesuai UMK Batam, tetapi fakta yang diterima klien kami hanya Rp160 ribu per hari. Selisih laporan ini patut diduga mengarah pada unsur penipuan, penggelapan, atau maladministrasi perusahaan,” kata Religius.
Upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebenarnya telah ditempuh melalui mediasi di Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Batam sebanyak tiga kali. Saat ini, pihak pekerja tengah menunggu keluarnya surat anjuran resmi dari Disnaker.
Religius mengungkapkan, dalam proses mediasi tersebut pihak perusahaan tidak mengutus kuasa hukum resmi, melainkan konsultan hukum tanpa surat kuasa yang menyampaikan bahwa perusahaan hanya sanggup membayar Rp15 juta.
Tawaran itu langsung ditolak mentah-mentah oleh pihak Leo karena tidak jelas peruntukannya.
Melalui jalur hukum dan ketenagakerjaan, pihak Leo menuntut perusahaan memenuhi empat kewajiban utama. Pertama, terkait pembayaran uang pesangon sesuai ketentuan ketenagakerjaan.
Kedua, pembayaran upah lembur atas kelebihan jam kerja dan hari kerja. Ketiga pembayaran kekurangan upah dari selisih upah harian terhadap UMK Batam, Keempat, pertanggungjawaban atas ketidaksesuaian pelaporan data upah kepada Disnaker dan BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam waktu dekat, kuasa hukum juga akan melayangkan pengaduan resmi ke UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau di Batam agar segera melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan tersebut.
Selain itu, laporan pidana ke kepolisian juga tengah disiapkan terkait dugaan kesewenang-wenangan, maladministrasi, serta pemberian keterangan atau data tidak benar soal pelaporan upah pekerja.
Sementara itu, upaya konfirmasi telah dilakukan beritabatam.co kepada manajemen PT Polymer Resources Indonesia melalui sambungan telepon dan pesan singkat pada Jumat (20/11/2026) sekira Pukul 16:30 WIB.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan belum memberikan tanggapan resmi terkait dengan persoalan tersebut.
(pg)






Komentar