Beranda / Kabar Riau / Pemkab Kuansing Terima Piagam dan Plakat WTP Atas Laporan Keuangan Daerah

Pemkab Kuansing Terima Piagam dan Plakat WTP Atas Laporan Keuangan Daerah

teks: Sekda Kuansing, Dr H Dianto Mampanini dan Gubri H Syamsuar memperlihatkan piagam penghargaan WTP di Pekanbaru, Selasa (29/10). foto: dya

PROBATAM.CO, Teluk Kuantan – Setelah berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mulai dari tahun 2014-2018, pemerintah pusat memberikan penghargaan berupa piagam dan plakat kepada Pemkab Kuansing, di Pekanbaru, Selasa (29/10).

Penyerahan oleh pemerintah pusat yang diwakili Gubernur Riau, H Syamsuar di Hotel Aryaduta Pekanbaru tersebut, diterima oleh Sekretaris Daerah Kuansing, Dr H Dianto Mampanini.

Pada kegiatan seminar APBN dan Kebijakan Dana Transfer tahun 2020 dan penyerahan Piagam Penghargaan WTP atas LKPD Tahun 2018 Kabupaten Kuansing mendapatkan beberapa penghargaan.

“Alhamdulillah, kita mendapatkan penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2018 dengan opini WTP. Satu lagi, atas capaian opini 5 kali berturut-turut untuk laporan keuangan 2014-2018. Ini sudah saya laporkan ke pak Bupati,” kata Dianto Mampanini saat dihubungi awak media, Selasa (29/10).

Dianto Mampanini menambahkan, secara keseluruhan, Pemkab Kuansing sudah mendapatkan 8 kali atas prestasi yang sama. Sehingga Kunsing juga mendapatkan reward Dana Insentif Daerah sebesar Rp50,4 miliar.

Volume Peti Kemas Tumbuh, Jumlah Penumpang Melonjak, BP Batam Buka 2026 dengan Kinerja Optimis

“Pak bupati memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pegawai yang telah bekerja keras dalam memperbaiki kinerja di masing-masing dinas. Ini tentu akan kita tingkatkan. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi bagi pegawai lainya,” ujarnya.

Terpisah, Kepala BPKAD Kuansing, Hendra AP membeberkan bahwa reward tersebut juga dilakukan penilaian. Bukan saja WTP, namun kriteria lain harus dijadikan indikator.

“Ya salah satuya termasuk juga APBD tepat waktu, pelaksanaan e-procurement. Termasuk kriteria kinerja, seperti kesehatan fiskal, pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, infra struktur, sakip, inovasi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Hendra. (dya)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement