PROBATAM.CO, Batam – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar Rapat Evaluasi III Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Media Center Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Kamis (30/7). Rapat yang dimulai pukul 13.30 WIB tersebut bertujuan mengevaluasi perkembangan pendataan sekaligus menyusun langkah percepatan agar target penyelesaian sensus dapat tercapai tepat waktu.
Rapat dipimpin oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Yessi, serta dihadiri Kepala Bagian Perekonomian Yohanes, jajaran camat, perwakilan BPS, dan staf bagian ekonomi. Dalam sambutannya, Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Anambas menyampaikan bahwa capaian pendataan Sensus Ekonomi 2026 telah mencapai 74,11 persen. Menurutnya, sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang menjadi tanggung jawab bersama untuk memetakan perubahan struktur dan aktivitas perekonomian di daerah.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Yessi, mengapresiasi capaian tersebut, namun menegaskan bahwa seluruh pihak harus terus mempercepat pendataan hingga mencapai 100 persen. Ia meminta dukungan pemerintah kecamatan agar proses pendataan dapat berjalan lebih efektif, mengingat kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri atas wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri. Oleh karena itu, setiap kecamatan diharapkan dapat memberikan masukan mengenai solusi yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
Dalam pemaparan perkembangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Ketua SE menjelaskan bahwa Kecamatan Siantan Utara mencatat progres pendataan tertinggi dengan capaian 91,83 persen, sedangkan Kecamatan Kute Siantan masih menjadi wilayah dengan capaian terendah, yakni 57,71 persen. Selain itu, kegiatan NGIBAR telah dilaksanakan di sejumlah sekolah di berbagai kecamatan selama dua minggu terakhir sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran sensus. Pendataan usaha besar juga telah mencapai sekitar 90 persen, sementara pendataan pasar, termasuk pasar inpres dan pasar ikan, ditargetkan selesai pada pekan berikutnya.
Meski demikian, pelaksanaan sensus masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa di antaranya adalah ketidaksesuaian data awal dengan satuan lingkungan setempat (SLS), kesalahan pengisian status usaha, responden yang sedang berada di luar daerah, komitmen petugas yang belum konsisten terhadap target harian, serta kondisi cuaca buruk dan keterbatasan moda transportasi antarpulau. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BPS merencanakan sejumlah langkah tindak lanjut, antara lain mengoptimalkan tim organik BPS di wilayah khusus, melakukan uji petik terhadap data yang belum ditemukan, menyelesaikan target pendataan usaha besar, mengidentifikasi wilayah yang belum selesai didata, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, serta menyelesaikan berbagai anomali data.
Pada sesi diskusi, para peserta rapat menyampaikan berbagai masukan terkait pelaksanaan sensus. Pemerintah daerah menekankan pentingnya sinkronisasi data dengan kondisi riil di lapangan, terutama terkait perpindahan penduduk maupun perubahan status masyarakat. Pemerintah kecamatan juga mengusulkan agar komunikasi antara petugas sensus dan pemerintah desa ditingkatkan sehingga informasi mengenai jadwal maupun perkembangan pendataan dapat diketahui lebih awal. Selain itu, muncul usulan agar sosialisasi tidak hanya mengandalkan pemasangan spanduk, tetapi juga memanfaatkan media lain yang lebih efektif menjangkau masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Anambas menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berlangsung di tengah kebijakan efisiensi anggaran sehingga jumlah petugas lapangan disesuaikan dengan kemampuan yang tersedia. Keterbatasan anggaran sosialisasi juga mendorong BPS untuk memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, termasuk dalam penyediaan media informasi kepada masyarakat. BPS turut mengapresiasi dukungan pemerintah daerah yang telah membantu pelaksanaan kegiatan di lapangan, termasuk penyebaran informasi melalui spanduk dan koordinasi di tingkat kecamatan.
Menutup rapat, Yessi menegaskan perlunya tindak lanjut secara berkala agar target penyelesaian pendataan dapat tercapai sesuai jadwal. Ia juga meminta agar perkembangan pendataan terus dilaporkan kepada para camat, memperkuat peran pemerintah kecamatan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, serta mengutamakan keselamatan petugas ketika menghadapi kondisi cuaca ekstrem. Selain itu, pemerintah daerah juga akan mengevaluasi efektivitas media publikasi, termasuk tayangan videotron, agar informasi mengenai Sensus Ekonomi 2026 tetap tersampaikan secara optimal kepada masyarakat. Rapat ditutup pada pukul 15.45 WIB dengan harapan seluruh proses pendataan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.(asy)
Komentar