PROBATAM. CO- Meski sempat terjadi aksi penolakan masyarakat Natuna atas kedatangan WNI yang dipulangkan dari Wuhan, China, kembali terjadi selama dua hari berturut-turut, kemarin, Sabtu (1/2/2020) di kantor DPRD Natuna dan hari ini Minggu (2/2/2020), di depan gedung Tjiptadi Lanal Ranai, namun sejauh ini kondisi Kamtibmas di Natuna dalam kondisi kondusif.
“Alhamdulillah sejauh ini, kondisi Kamtibmas Natuna kondusif. Terima kasih semua atas kerja samanya yang baik di antara kita,”kata Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto kepada PROBATAM.CO, Minggu (2/2/2020) siang.
Orang nomor satu di Polda Kepulauan Riau (Kepri) ini menyampaikan pengunjuk rasa sudah membubarkan diri dan dilaksanakan kurve untuk membersihkan lokasi di sekitar tempat unjuk rasa. Ia mengajak semua elemen untuk bersama-sama menjaga kondusifitas provinsi Kepri secara umum dan Natuna khususnya.
“Mari bersama-sama kita jaga kondusifitas “Bumi Laut Sakti Rantau Bertuah Natuna”, Kepulauan Riau (Kepri) yang kita cintai bersama,” ajak Jenderal Bintang Dua Dipundak itu.
Terpisah, Kapolres Natuna AKBP Nugroho Dwi Karyanto membenarkan bahwa adanya aksi penolakan dari warga, tadi pagi di Ranai, Ibukota Kabupaten Natuna. Namun situasi berhasil dikendalikan oleh kesigapan aparat Polri dan TNI yang turun ke lokasi dan sudah diantisipasi sejak dari awal.
“Kejadian tadi pagi sekitar Jam 10.30 Wib. Kemudian Kami datang bersama personil Brimob Polda Kepri ke TKP untuk mengendalikan situasi. Dan Alhamdulillah sampai dengan saat ini, situasi dapat kita kendalikan,”jelas Nugroho, saat dihubungi PROBATAM.CO, Minggu (2/2/2020) siang.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Kepri Kombes POl Harry Goldenhardt mengatakan, pihak kepolisian meminta warga Natuna tidak kuatir soal keberadaan observasi (karantina) bagi WNI yang dipulangkan dari Wuhan, China karena penyebaran virus corona. WNI tersebut, sudah berada di Natuna menjalani observasi.
Lokasi observasi (karantina) juga dibangun jauh dari permukiman warga. Sejauh ini, ujarnya, situasi Natuna kondisif meski sempat ada aksi penolakan. “Kami memberikan pemahaman keputusan pemerintah sudah dengan kajian matang,” ujarnya. (iin)
Komentar