PROBATAM.CO, Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan bahwa sekitar 45 persen bantuan sosial (bansos) yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos) selama ini diduga belum tepat sasaran.
Temuan tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah melakukan pembenahan dan pemutakhiran data penerima bantuan melalui sistem Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital).
“Data menunjukkan 45 persen bantuan sosial yang dari Kementerian Sosial itu ditengarai tidak tepat sasaran,” ujar Gus Ipul saat menghadiri Kongres Nasional XVI Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10).
Ia menjelaskan, dalam dua tahun terakhir Kemensos telah melakukan konsolidasi data untuk memastikan bantuan pemerintah diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Hasilnya, pemerintah menemukan lebih dari 4 juta keluarga penerima manfaat baru yang sebelumnya belum pernah memperoleh bantuan.
“Maka dalam waktu dua tahun ini kita konsolidasi dan sekarang ada 4 juta lebih keluarga penerima manfaat baru yang sebelumnya dia tidak pernah tersentuh oleh bantuan pemerintah,” katanya.
Selain menemukan penerima baru, pembaruan data juga menyebabkan sejumlah keluarga yang sebelumnya rutin menerima bansos tidak lagi tercatat sebagai penerima. Penyesuaian tersebut berlaku untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, hingga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
“Demikian juga ada koreksi bagi keluarga-keluarga yang sebelumnya terus-menerus mendapatkan bansos, tidak lagi mendapatkan bansos, apakah itu PKH, bantuan sembako, maupun PBI JKN,” tutur Gus Ipul.
Kemensos Temukan Penerima Bansos dengan Tabungan di Atas Rp 100 Juta
Dalam proses pemutakhiran data, Kemensos juga menemukan sejumlah kejanggalan pada penerima bantuan sosial. Salah satunya, lebih dari 100 ribu penerima bansos diketahui memiliki tabungan dengan nilai lebih dari Rp 100 juta. Bahkan, jumlah penerima yang memiliki simpanan di atas Rp 50 juta ditemukan lebih banyak lagi.
“Ada penerima bansos jumlahnya lebih dari 100.000 tabungannya di atas Rp 100 juta. Kita temukan juga di atas Rp 50 juta lebih banyak lagi,” ungkapnya.
Menurut Gus Ipul, berbagai temuan tersebut masih harus ditelusuri lebih lanjut. Ia menyebut kondisi itu menjadi indikasi bahwa data penerima bansos yang selama ini digunakan belum sepenuhnya akurat dan perlu diperbarui secara berkala.
“Banyak sekali temuan-temuan di lapangan yang ini memerlukan pendalaman dan ini membuktikan bahwa memang data kita belum semuanya tepat sasaran,” ujarnya.
Perlinsos Digital Terintegrasi dengan Berbagai Data Pemerintah
Untuk meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan, pemerintah mengembangkan sistem Perlinsos Digital yang dirancang memperbarui data penerima secara lebih aktual melalui integrasi berbagai basis data milik pemerintah.
Data yang terhubung mencakup kepemilikan sertifikat tanah dari ATR/BPN, kepemilikan kendaraan bermotor melalui Samsat, penggunaan listrik dari PLN, serta data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Gus Ipul menjelaskan, informasi yang dimasukkan masyarakat akan diproses oleh sistem untuk menentukan kelayakan seseorang dalam menerima bantuan. Apabila pengajuan ditolak, sistem juga akan memberikan penjelasan mengenai alasan penolakan tersebut.
“Data ini terhubung dengan seluruh data pemerintah, apakah itu ATR/BPN yang menyangkut sertifikat atau kepemilikan sertifikat, dengan Samsat terkait dengan kepemilikan kendaraan bermotor, kemudian ini juga terhubung dengan PLN, terhubung dengan banyak data di kementerian lembaga, utamanya adalah Dukcapil di Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.
Sebelumnya, Perlinsos Digital telah menjalani uji coba di Kabupaten Banyuwangi. Gus Ipul menyebut sekitar 80 persen warga di daerah tersebut melakukan pendaftaran ulang melalui sistem tersebut.
Namun, dari jumlah warga yang mendaftar, hanya 10 persen yang melakukan proses secara mandiri. Sementara itu, sebagian besar lainnya memperoleh bantuan dari agen Perlinsos.
“Dari 80 persen yang daftar, hanya 10 persen yang melakukan pendaftaran secara mandiri, sisanya dibantu oleh orang lain yang kita sebut agen Perlinsos,” katanya.
Dalam uji coba tersebut, pemerintah juga menemukan tingkat kesalahan atau anomali mencapai 77 persen pada data yang dimiliki sebelumnya. Hasil ini kemudian menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki basis data penerima bantuan.
“Tapi yang menarik, 80 persen yang daftar itu setelah dilakukan uji coba, ada error sampai 77 persen dari data yang kita miliki,” ujar Gus Ipul.
Penerima Bansos Akan Diverifikasi Menggunakan Pengenalan Wajah
Selain mengintegrasikan data lintas instansi, pemerintah berencana menambahkan teknologi biometrik berupa pengenalan wajah atau face recognition dalam sistem Perlinsos Digital.
Teknologi tersebut ditujukan untuk memastikan bantuan diterima langsung oleh orang yang identitasnya tercatat sebagai penerima.
Gus Ipul mengatakan, selama ini pendataan penerima bansos masih mengandalkan nama dan alamat. Meski identitas tersebut sesuai, tetap ada kemungkinan bantuan diterima oleh anggota keluarga maupun orang lain.
“Nah dengan sistem Perlinsos Digital ini ditambah lagi dengan biometrik, face recognition, sehingga ada wajahnya. Nanti akan lebih akurat dibanding data-data sebelumnya,” ucapnya.
Ia turut mengajak masyarakat, termasuk para ahli kesehatan masyarakat dan kader Puskesmas, berpartisipasi dalam pembaruan data dengan menjadi agen Perlinsos. Pendataan, menurutnya, dapat dimulai dari lingkungan tempat tinggal masing-masing agar warga yang membutuhkan bantuan tidak luput dari perhatian.
Gus Ipul Sebut Banyak Warga Miskin Belum Masuk Data Pemerintah
Di sisi lain, Gus Ipul menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat miskin yang belum tercatat dalam basis data penerima bantuan pemerintah.
Ia menyebut kelompok masyarakat tersebut sebagai the invisible people, yakni warga yang kondisi dan kesulitan hidupnya belum terjangkau oleh pendataan pemerintah.
Pengalaman tersebut, kata Gus Ipul, salah satunya ditemukan ketika pemerintah menjalankan program Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi paling tidak mampu.
“Banyak sekali warga kita ini yang tidak terdaftar di dalam data yang kita miliki. Mereka adalah the invisible people yang selama ini penderitaannya tidak tertangkap oleh angka, tidak tertangkap oleh data,” kata Gus Ipul.
Karena itu, ia menegaskan pentingnya pembenahan data agar bantuan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Gus Ipul juga meminta dukungan berbagai pihak untuk memperluas proses pendataan melalui Perlinsos Digital.
“Saya ingin semakin banyak, Pak Ketua, yang bisa masuk ke dalam sistem layanan kita. Data kita benahi agar adil, nyawa dijaga tanpa syarat,” tuturnya.(lam/kumparan)
Komentar