PROBATAM.CO, Batam – Bendera putih berkibar di beberapa titik jalan di Aceh sebagai tanda darurat. Pemerintah pusat dinilai lambat menangani bencana Sumatera dan kini berdampak pada situasi yang kian sulit yang dihadapi masyarakat.
”Masyarakat menyerah dan butuh bantuan. Kami tidak sanggup lagi,” ujar Bahtiar, warga Alue Nibong, Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, Minggu (14/12/2025).
Bendera putih memenuhi jalanan di wilayah Aceh Timur. Bendera putih juga dikibarkan warga di sepanjang jalan nasional antara Banda Aceh dan Medan hingga Kabupaten Aceh Tamiang.
Bahtiar menyebut masyarakat kecewa atas respons lambat pemerintah pusat dalam penanganan bencana ini. Hingga tiga pekan sejak bencana banjir melanda wilayah itu, bantuan masih sangat kurang. Warga akhirnya berinisiatif saling bantu dan membangun dapur umum mandiri.
Namun, ketersediaan bahan makanan yang mereka miliki kian menipis dan banyak warga kelaparan. ”Masyarakat di sini sudah tidak sanggup. Bendera putih ini tanda kami menyerah oleh keadaan,” ujar Zamzami, warga lainnya.
Juru bicara Gerakan Rakyat Aceh Bersatu, Masri, mengatakan bahwa masyarakat menyerah dan tidak sanggup mengatasi dampak bencana yang dahsyat. Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan status bencana nasional. Jika tidak, kata Masri, masyarakat akan turun ke jalan pada 16 Desember 2025.
”Seluruh gerakan sipil di Aceh akan bersatu untuk aksi di jalan, mulai dari Langsa, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Lhokseumawe, dan semua kabupaten lain di Aceh untuk menuntut pemerintah pusat menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional,” katanya.
Tuntutan itu disuarakan agar Presiden Prabowo melakukan langkah penanganan darurat secara terpadu. Agar ada tambahan bantuan logistik, tenaga medis, alat berat, dan kebutuhan vital lainnya masuk karena bantuan daerah tidak cukup.
Selanjutnya, warga berharap pemerintah pusat segera mendata kerusakan secara menyeluruh sebagai dasar langkah relokasi, rekonstruksi, dan rehabilitasi. Terakhir, warga berharap ada jaminan pemulihan ekonomi rakyat, terutama masyarakat kecil yang kehilangan rumah, lahan, serta sumber penghidupan.
Ia menyebut bendera putih yang telah terbentang di Aceh menjadi isyarat kondisi darurat dan semestinya direspons cepat oleh pemerintah. Mereka menyebut situasinya darurat karena bencana telah menelan begitu banyak korban jiwa, hilang, dan luka. Ribuan rumah rusak dan perekonomian luluh lantak. Daerah tidak mampu lagi mengatasi sehingga harus ada bantuan cepat. ”Bendera dikibarkan sebagai tanda darurat dan meminta dunia internasional membantu Aceh,” ujarnya.
Nurjanah, warga setempat, menyebut bencana banjir tersebut luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya. ”Ini pertama kali banjir separah ini. Lantai rumah kami sampai terangkat, dinding jebol,” katanya.
Bencana itu juga menyisakan trauma mendalam hingga kini. Kalau turun hujan, semua warga ketakutan bencana terjadi lagi.
Somasi
Yayasan Auriga Nusantara melayangkan somasi kepada Presiden Prabowo dan mendesak Presiden menetapkan bencana ekologis di Sumatera sebagai bencana nasional. Ketua yayasan itu, Timer Manurung, mengatakan, surat somasi telah dilayangkan pada 10 Desember 2025. Somasi itu terkait hambatan pada aliran bantuan bagi masyarakat terdampak.
Direktur Penegakan Hukum Auriga, Roni Saputra, menambahkan, banyak kelompok masyarakat dan sukarelawan yang ingin membantu para korban bencana di Sumatera. Namun, pengiriman bantuan itu dihambat lewat transportasi udara. Akibatnya, bantuan gagal dikirim dari Jakarta ke Aceh. ”Maskapai nasional beralasan memprioritaskan pengiriman bantuan yang berasal dari pemerintah. Hal ini sangat kami sayangkan,” ujarnya.
Hal itu dinilai menunjukkan kelalaian negara dalam memastikan terselenggaranya penanggulangan bencana yang adil dan efektif. Oleh karena itu, somasi dilayangkan agar Presiden RI memerintahkan penerbangan nasional menyediakan armada yang cukup. ”Supaya distribusi bantuan kepada wilayah terdampak tidak terhambat,” katanya.
Menurut dia, dalam hal kebencanaan, peran masyarakat sangat penting. Demi kemanusiaan, banyak sukarelawan terpanggil untuk turun ke lapangan dan membantu. Semestinya bantuan masyarakat sipil tidak dihalang-halangi.
Ia pun mendesak penanganan bencana ini harus cepat dan adil. Yang terjadi, masih banyak wilayah belum terjangkau bantuan. ”Kami khawatir warga yang di lokasi terdampak bukan karena kena banjir, tetapi karena terlambat mendapatkan bantuan sehingga kelaparan,” ujarnya.
Pihaknya mendesak Presiden RI untuk menetapkan status bencana Sumatera sebagai bencana nasional. ”Tidak ada kata terlambat bagi Presiden untuk menetapkan bencana nasional asalkan pemerintah sungguh-sungguh,” katanya.
Dengan menetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional, pemerintah wajib mengalokasikan dana besar untuk penanganan bencana. Selain itu, pemerintah membuka keran masuknya bantuan internasional.
Juru Bicara Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh Murthalamuddin sebelumnya mengatakan, ada banyak tawaran bantuan internasional untuk membantu percepatan pencarian korban hilang dan pembersihan puing. Ada juga dukungan helikopter yang bakal optimal membantu penyaluran bantuan ke pedalaman. Namun, hal itu urung terlaksana karena terhalang aturan.
Saat ini tercatat 77 lembaga dengan mengikutsertakan 1.960 sukarelawannya dalam upaya pemulihan bencana Aceh. ”Kehadiran lembaga dan sukarelawan ini kami harapkan dapat terus memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang sedang berlangsung,” katanya.
Akan tetapi, secara resmi, Pemerintah Aceh juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan sejumlah lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF. Perlu sejumlah langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh. Hal itu dilakukan atas supervisi pemerintah pusat.
Sebelumnya, seusai meninjau posko pengungsian di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Langkat, Sumatera Utara, Sabtu (13/12/2025), Presiden Prabowo Subianto mengakui pemulihan pascabencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera masih menghadapi kendala akibat kondisi alam dan medan yang berat. Meski demikian, pemerintah terus bekerja keras mengatasi kendala itu.
Sehari sebelumnya, Presiden meninjau penanganan pengungsi banjir dan longsor di Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, Aceh. Adapun peninjauan pertama dilakukan pada Senin (1/12/2025) di Tapanuli Tengah (Sumatera Utara), Aceh Tenggara (Aceh), dan Padang Pariaman (Sumatera Barat). Presiden kembali meninjau penanganan bencana pada Minggu (7/12/2025) di Bireuen, Aceh, sebelum menjalani kunjungan kenegaraan ke Pakistan dan Rusia.
Dalam kunjungannya ke posko pengungsian MAN 1 Langkat, Presiden menyampaikan bahwa kedatangannya bertujuan memastikan langsung kondisi warga terdampak sekaligus menindaklanjuti berbagai kebutuhan mendesak di lapangan. Presiden hadir bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Bupati Langkat Syah Afandin, dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Sumber : KOMPAS
Komentar