Beranda / KEPULAUAN RIAU / Pengusaha dan Pekerja Sepakati UMP Kepri 2027 Naik 9 Persen Jadi Rp4,22 Juta

Pengusaha dan Pekerja Sepakati UMP Kepri 2027 Naik 9 Persen Jadi Rp4,22 Juta

PROBATAM.CO, Batam – Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Kepulauan Riau (Kepri) tahun 2027 akhirnya mencapai titik temu.

Setelah sempat menemui jalan buntu, unsur pengusaha dan serikat pekerja sepakat menetapkan indeks tertentu atau alpha di angka tengah 0,75, yang mendorong usulan UMP Kepri 2027 naik menjadi Rp4.229.356.

Kesepakatan tersebut lahir dalam rapat maraton Dewan Pengupahan Provinsi selama enam jam, mulai pukul 10.00 hingga 16.00 WIB, di Kantor Cabang Disnakertrans Kepri, Batam, Kamis (19/11/2026).

Dibandingkan UMP 2026 yang berada di angka Rp3.879.520, usulan UMP tahun depan mengalami kenaikan sebesar Rp349.836 atau sekitar 9 persen. Sementara itu, UMSP Kepri 2027 turut disepakati naik sekitar Rp350 ribu menjadi Rp4.253.968.

Kepala Disnakertrans Kepri, Diky Wijaya, mengungkapkan bahwa dinamika rapat sempat berjalan alot dan mengalami deadlock akibat perbedaan usulan awal dari kedua kubu. Unsur pengusaha mengajukan penggunaan alpha 0,5, sedangkan perwakilan buruh meminta angka maksimal di level 1.

Cegah Praktik Asusila, Ranperda Ketertiban Umum Batam Muat Larangan Living Together dan Klausul LGBT

“Yang pertama, dari sisi pengusaha memberikan angka 0,5. Kemudian dari serikat pekerja meminta angka 1 alpha-nya. Rapat sempat deadlock, akhirnya diputuskan supaya dilakukan musyawarah untuk mendapatkan angka mufakat,” kata Diky usai rapat, Kamis sore.

Melalui proses musyawarah lanjutan, kedua belah pihak akhirnya melunak dan menyetujui angka kompromi 0,75.

Menurut Diky, mufakat bersama tanpa jalan buntu berkepanjangan ini menjadi catatan tersendiri dalam hubungan industrial di Kepulauan Riau.

“Ini menjadi yang pertama dalam sejarah penetapan upah di Provinsi Kepri bahwa ketetapan angkanya sama-sama disepakati oleh pekerja dan juga pengusaha, yaitu 0,75,” ujarnya.

Diky menjelaskan, formulasi penghitungan upah tahun depan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 yang mengatur rentang alpha antara 0,5 hingga 0,9.

Cacat Permanen Usai Kecelakaan Kerja, Eks Operator Forklift di Batam Dipecat dengan Tuduhan Pencurian Misterius

Selain itu, terdapat surat edaran kementerian yang membuka ruang penggunaan alpha hingga angka 1.

Hasil kesepakatan Dewan Pengupahan ini selanjutnya akan diserahkan kepada Gubernur Kepri untuk disahkan melalui keputusan gubernur.

“Pembahasan untuk UMP sudah clear, tinggal kita SK-kan saja. Tinggal Pak Gubernur,” tutup Diky.

Setelah penetapan di tingkat provinsi rampung, agenda pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-Kepri dijadwalkan berlangsung pada Senin (23/11/2026) mendatang.

(pg)

Terapis Merayu di Jalan, Izin Pengusaha Spa Terancam Dicabut

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement