PROBATAM.CO, TANJUNGPINANG – Pembangunan Sekolah Rakyat di Kepulauan Riau (Kepri) didorong segera terealisasi di seluruh kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Kepri meminta kesiapan lahan dan berbagai persyaratan pembangunan tidak menjadi hambatan program pendidikan tersebut.
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, sejumlah lokasi Sekolah Rakyat sudah memasuki tahapan pelaksanaan. Namun, masih ada lokasi lain yang belum sepenuhnya siap karena terkendala dokumen lahan, persyaratan lingkungan hingga proses land clearing.
Nyanyang meminta perangkat daerah bersama balai dan satuan kerja terkait turun langsung memantau kesiapan setiap lokasi.
“Saya meminta perangkat daerah terkait bersama balai dan satuan kerja untuk terus memantau kesiapan lokasi agar program tersebut dapat diusulkan dan direalisasikan sesuai ketentuan,” ujar Nyanyang dalam Rapat Asistensi Penyelarasan dan Inventarisasi Program Pembangunan Infrastruktur Pusat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (5/10/2026).
Jangan Sampai Pulau Terpencil Tertinggal
Menurut Nyanyang, percepatan pembangunan Sekolah Rakyat menjadi penting karena kebutuhan pendidikan di Kepri memiliki tantangan tersendiri.
Sebagai provinsi kepulauan, akses pendidikan di wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil tidak bisa disamakan dengan wilayah perkotaan. Karena itu, kesiapan infrastruktur pendidikan harus menjadi perhatian bersama.
Pemprov Kepri mendorong koordinasi lintas sektor agar persoalan administrasi, lahan maupun kesiapan lingkungan dapat segera diselesaikan.
Program Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi pembangunan fisik sekolah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan balai dan satuan kerja kementerian yang menangani pembangunan jalan, sumber daya air, bangunan dan kawasan, prasarana strategis serta penyediaan perumahan.
Sejumlah kepala OPD Pemprov Kepri juga hadir, di antaranya dari Dinas PUPP, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta Bappeda.
Pemprov Kepri menegaskan kesiapan lokasi akan terus dipantau agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan sesuai ketentuan dan menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Kepri. (Dan/**)
Komentar