PROBATAM.CO, Jakarta – Parameter Politik Indonesia (PPI) merilis hasil survei nasional bertajuk “Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran”. Hasilnya menunjukkan sebanyak 65,4% responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Angka tersebut terdiri atas 58,6% responden yang menyatakan puas dan 6,8% yang mengaku sangat puas. Sementara itu, sebanyak 32,5% responden menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas, sedangkan 2,1% lainnya tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.
Survei yang sama juga menunjukkan bahwa 67% responden percaya pemerintah mampu menjalankan tugas dengan baik. Adapun 24,4% menyatakan tidak percaya dan 8,6% lainnya tidak tahu atau tidak menjawab.
Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno menjelaskan, kepuasan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh penilaian positif terhadap sejumlah program pemerintah.
Berdasarkan temuan PPI, bantuan sosial (bansos) menjadi program yang paling banyak dinilai baik oleh responden, dengan persentase 15,9%. Berikutnya, program Sekolah Rakyat memperoleh 12,6% dan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 11%.
Program lainnya yang mendapat penilaian baik meliputi sekolah gratis hingga perguruan tinggi sebesar 8,1%, cek kesehatan gratis sebesar 7,7%, serta program pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan sebesar 6,7%.
Bansos dan Penangkapan Koruptor Jadi Faktor Kepuasan
Adi mengungkapkan sejumlah faktor yang menjadi alasan responden merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Bantuan sosial yang dinilai semakin banyak menjadi alasan terbanyak, dengan persentase 16,7%.
Alasan berikutnya adalah penangkapan koruptor sebesar 10,3% dan keberadaan program Sekolah Rakyat sebesar 9,8%.
“Pertama adalah bantuan sosial yang semakin banyak. Ada sekitar 16,7 persen yang menganggap bantuan sosial makin banyak yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah koruptor yang semakin banyak ditangkap 10,3 persen, kemudian sekolah rakyat 9,8 persen, dan kemudian MBG yang dinilai makin membaik,” ujar Adi saat memaparkan hasil survei melalui Zoom Meeting, Minggu (18/10).
Ia menambahkan, program pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, serta tidak adanya kenaikan harga BBM jenis Pertalite juga menjadi faktor yang mendasari kepuasan masyarakat.
“Ini adalah variabel-variabel yang kemudian menjelaskan kenapa ada sekitar 65 persen masyarakat itu merasa puas terkait dengan kinerja pemerintahan saat ini,” katanya.
Di sisi lain, PPI mengidentifikasi sejumlah persoalan yang menjadi penyebab ketidakpuasan masyarakat. Sebanyak 11,8% responden yang tidak puas menilai kondisi ekonomi semakin sulit dan mengalami penurunan.
Selain itu, 11,4% menilai bantuan sosial masih kurang atau belum tepat sasaran, sedangkan 10,4% lainnya menyoroti tingginya harga kebutuhan pokok.
Menurut Adi, pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan tersebut, termasuk kemiskinan, kondisi ekonomi, harga bahan pokok, korupsi, dan kesulitan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan.
“Ini tentu memasuki tahun kedua pemerintahan Pak Prabowo menjadi penting sebenarnya untuk membenahi sektor-sektor yang menurut publik ini adalah stressing dan masalah penting yang mesti dibenahi,” jelasnya.
Gerindra Sebut Sejumlah Program Masih dalam Tahap Pembangunan
Menanggapi hasil survei tersebut, Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Sugiat Santoso, menilai sejumlah program pemerintahan Prabowo belum sepenuhnya dirasakan masyarakat karena masih berfokus pada pembangunan fondasi.
“Dua tahun pemerintahan Pak Prabowo ini memang secara objektif kita belum bisa memanen raya elektoralnya. Karena memang ada beberapa program Pak Prabowo itu yang masih dalam konteks pembangunan pondasinya,” kata Sugiat.
Ia mencontohkan program Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan yang menurutnya masih berada dalam tahap pembangunan. Sementara itu, program Sekolah Rakyat dinilai belum diterapkan secara masif.
Meski demikian, Sugiat menyebut pemerintah telah mencatat sejumlah capaian yang patut diapresiasi. Ia menyinggung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diklaim telah melampaui 5% serta nilai investasi di atas Rp 1.000 triliun pada triwulan II 2026.
Menurut Sugiat, investasi tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1,4 juta orang.
Namun, ia menilai berbagai capaian tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam pandangan masyarakat. Sugiat berpendapat bahwa komunikasi pemerintah dalam menyampaikan hasil kerja dan kinerja Presiden Prabowo kepada publik masih perlu ditingkatkan.
“Lembaga-lembaga komunikasi di bawah kementerian belum secara masif menjelaskan kepada rakyat secara objektif terkait dengan capaian dan kinerja dari presiden kita,” ungkapnya.
Ia menekankan pentingnya penguatan komunikasi publik agar masyarakat memperoleh informasi yang objektif mengenai program serta hasil kerja pemerintah.
“Sementara kita masuk dalam rezim digital, rezim AI (artificial intelligence), atau rezim katakanlah framing dan narasi itu bisa dilakukan oleh siapa pun, oleh buzzer mana pun, yang itu bisa membangun kesadaran yang tidak objektif di tengah-tengah publik. Saya pikir ini yang mungkin perang yang belum dimaksimalkan dalam pemerintahan Pak Prabowo,” jelas Sugiat.
Selain komunikasi publik, ia menilai kapasitas birokrasi dalam menerapkan kebijakan juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan program pemerintah membutuhkan kemampuan teknis yang memadai, mulai dari tingkat kementerian hingga pemerintah daerah.
Sugiat berharap implementasi berbagai program pemerintah dapat semakin optimal pada tahun-tahun berikutnya sehingga manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Saya yakin dan percaya di periode tahun ketiga atau di tahun keempat nanti sudah akan ada hasil yang sangat maksimal. Pada saat itu saya yakin dan percaya bahwa persepsi opini publik akan semakin positif untuk menilai kinerja pemerintahan Pak Prabowo,” tuturnya.
Metode Survei PPI
Survei nasional Parameter Politik Indonesia melibatkan 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 26 September hingga 6 Oktober 2026.
PPI menggunakan metode multistage random sampling dalam survei tersebut, dengan margin of error sebesar 2,83% dan tingkat kepercayaan 95%.(lam/kumparan)
Komentar