Senator Kepri Dorong Perlindungan Warga Rentan dan Kesetaraan Kesempatan Pendidikan di Kawasan Perbatasan
PROBATAM.CO, BATAM — Anggota MPR RI/DPD RI Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, Ir. H. Ria Saptarika, M.Eng., menegaskan bahwa kehadiran negara harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan kesehatan, akses pendidikan, dan infrastruktur permukiman yang layak. Pemenuhan hak-hak dasar tersebut merupakan bagian penting dari keadilan pembangunan, khususnya bagi masyarakat di kawasan perbatasan dan kepulauan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Sarasehan Kebangsaan yang diselenggarakan di fasilitas umum Perumahan Kavling Seraya Indah, RW 14, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Jum’at (6/11), pagi.
Kegiatan ini diikuti lebih dari 100 warga, termasuk pengurus lingkungan, kader Posyandu, PKK, tokoh masyarakat, dan pemuda Karang Taruna.
Dalam pengarahan utamanya, Senator Ria Saptarika menekankan bahwa amanat konstitusi tidak boleh berhenti sebagai norma hukum, tetapi harus diwujudkan melalui pelayanan publik yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.
“Negara harus hadir hingga ke lingkungan permukiman. Setiap warga berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, pendidikan yang terjangkau, air bersih, dan lingkungan yang sehat. Jangan sampai keterbatasan ekonomi menyebabkan masyarakat kehilangan hak-hak dasarnya. Inilah esensi keadilan sosial yang harus terus kita kawal,” tegas Ria Saptarika.
Sarasehan ini menghadirkan Muhammad Anwar, A. Mk., sebagai narasumber praktisi kesehatan masyarakat. Dalam pemaparannya, ia menyoroti pentingnya penguatan Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat, mencakup ibu, anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Ia juga menekankan keterkaitan kualitas kesehatan warga dengan ketersediaan air bersih, sanitasi, dan pengelolaan lingkungan permukiman.
Sesi dialog dalam Sarasehan berlangsung interaktif dengan sejumlah aspirasi konkret warga. Pertama, permohonan pendataan dan fasilitasi kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan bagi keluarga kurang mampu yang belum terlindungi, melalui koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait.
Kedua, persoalan akses pendidikan tinggi di Politeknik Negeri Batam. Warga menyampaikan keberatan atas aturan yang dipersepsikan membatasi mahasiswa untuk bekerja selama perkuliahan. Kondisi tersebut dikhawatirkan menyulitkan mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan penghasilan untuk membiayai pendidikan dan kebutuhan hidup. Aspirasi ini memerlukan klarifikasi serta dialog dengan pihak kampus agar keberlanjutan studi dan standar akademik dapat berjalan seimbang.
Ketiga, kebutuhan peningkatan kualitas lingkungan permukiman, meliputi kelancaran distribusi air bersih, penataan drainase dan sanitasi, serta usulan pembangunan pagar pembatas lapangan badminton di fasilitas umum RW 14 untuk mendukung aktivitas olahraga dan pembinaan generasi muda.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ria Saptarika menegaskan pentingnya menindaklanjuti aspirasi hasil Sarasehan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi pelayanan kesehatan, dan institusi pendidikan sesuai kewenangan masing-masing.
Seluruh aspirasi dan gagasan yang berkembang dalam Sarasehan dihimpun oleh Sekretariat Anggota MPR RI/DPD RI Dapil Kepulauan Riau untuk diolah menjadi matriks rekomendasi kebijakan dan disampaikan kepada Badan Pengkajian MPR RI serta instansi pemerintah terkait.
Melalui Sarasehan Konstitusi Seri #4 ini, ditegaskan bahwa keberhasilan pembangunan harus dirasakan hingga tingkat lingkungan warga: sehat, terdidik, memperoleh pelayanan dasar, dan memiliki kesempatan yang setara untuk meningkatkan kesejahteraan. (Dan/**)
Komentar