Beranda / Batam / Perkuat Pelindungan WNI di Wilayah Perbatasan, BPPD Kepri Bersama KBRI Singapura Gelar FGD “Koridor Aman Singapura–Batam”

Perkuat Pelindungan WNI di Wilayah Perbatasan, BPPD Kepri Bersama KBRI Singapura Gelar FGD “Koridor Aman Singapura–Batam”

PROBATAM.CO, BATAM — Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kepulauan Riau bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Koridor Aman Singapura–Batam: Memperkuat Mekanisme Rujukan Nasional Penanganan Korban TPPO di Wilayah Perbatasan”.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 19–20 November 2026 di Kota Batam ini dihadiri oleh jajaran kementerian/lembaga pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Dr. Hotmangaradja Pandjaitan, saat membuka acara menyampaikan apresiasi kepada BPPD Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kepala BPPD Drs. Doli Boniara, atas sinergi sebagai tuan rumah sekaligus mitra penyelenggara.

Duta Besar menegaskan bahwa tingginya mobilitas warga negara Indonesia (WNI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) antara Singapura dan Batam menuntut pengelolaan perbatasan yang tidak hanya berfokus pada pengawasan lalu lintas orang, tetapi juga pada mekanisme identifikasi, pelindungan, dan rujukan yang efektif.

“Salah satu tantangan yang kami hadapi di Singapura adalah praktik direct hiring pada pekerja domestik Indonesia yang kerap berangkat melalui jalur nonprosedural, termasuk melalui Batam, serta penanganan WNI/PMI bermasalah yang transit maupun dipulangkan melalui Singapura,” ujar Duta Besar RI untuk Singapura.

Apresiasi Wajib Pajak Patuh, Pemprov Kepri Serahkan 12 Motor dan 50 Piagam Penghargaan

Untuk menjawab tantangan tersebut, KBRI Singapura tengah mengembangkan sistem pendataan WNI/PMI untuk deteksi dini dan pemetaan kerentanan, serta mendukung penuh percepatan penyusunan National Referral Mechanism (NRM) atau Mekanisme Rujukan Nasional bagi penanganan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

NRM diharapkan mampu menghubungkan penanganan oleh Perwakilan RI di luar negeri dengan instansi terkait di titik kepulangan seperti Batam hingga proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial di daerah asal.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, S.E., M.M., dalam sambutan yang disampaikan oleh Kepala BPPD Provinsi Kepri, Doli Boniara menegaskan posisi strategis Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Batam sebagai beranda terdepan NKRI sekaligus pintu utama kepulangan WNI dari luar negeri, termasuk WNI yang dideportasi, PMI bermasalah, maupun kelompok rentan yang terindikasi sebagai korban TPPO.

Gubernur Ansar menekankan bahwa persoalan TPPO bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan isu kemanusiaan yang menyangkut keselamatan, martabat, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembangunan kawasan perbatasan harus berjalan beriringan antara kemajuan ekonomi dan penguatan rasa aman bagi warga negara.

“Batam memiliki peran strategis dalam memastikan setiap WNI yang kembali ke tanah air tidak hanya memperoleh pelayanan administratif, tetapi juga mendapatkan perhatian, identifikasi, dan pelindungan sesuai kebutuhannya,” tegas Doli saat membacakan sambutan Gubernur Kepri.

Apa Itu False Flag? Ketika Kejahatan Bersembunyi di Balik Wajah Orang Lain

Melalui FGD ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui BPPD bersama pemerintah kabupaten/kota pengelola wilayah perbatasan berkomitmen memperkuat tata kelola kawasan perbatasan yang responsif dan berorientasi pada kemanusiaan.

Forum ini diharapkan dapat menghasilkan kesepahaman konkret mengenai mekanisme serah-terima dan rujukan korban TPPO dari Singapura ke Batam hingga ke daerah asal, pemutakhiran jejaring komunikasi, serta penetapan focal point antarinstansi guna mewujudkan koridor perbatasan Singapura–Batam yang aman dan bermartabat. (Dan/**)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement