PROBATAM.CO, Jakarta – Ombudsman RI menemukan sejumlah fasilitas dan bangunan hunian yang disebut menyerupai vila hingga keberadaan mobil mewah ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9). Temuan tersebut dipaparkan Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan dan Fikri Yasin dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Kamis (24/9).
Syafrida mengatakan tim Ombudsman sempat mengalami penolakan ketika hendak memasuki Lapas Kelas IIA Cibinong. Rombongan tiba sekitar pukul 09.45 WIB dan telah melapor kepada petugas serta membawa surat tugas yang ditandatangani Wakil Ketua Ombudsman. Namun, petugas menyampaikan bahwa mereka masih menunggu arahan dari Kepala Lapas.
Tim Ombudsman kemudian meminta petugas berkoordinasi dengan Kalapas agar mereka dapat menjalankan pemeriksaan. Namun, izin masuk tetap tidak diberikan. Setelah menunggu sekitar 30 menit di area resepsionis, rombongan akhirnya keluar dan memilih menunggu di kantin yang masih berada di lingkungan lapas.
Saat berada di kantin, tim Ombudsman melihat sebuah pagar kayu yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat mereka berada. Setelah menanyakan keberadaan bangunan di balik pagar tersebut kepada petugas, mereka mendapat informasi bahwa area itu merupakan rumah dinas Kalapas.
Tim Ombudsman kemudian masuk ke area tersebut dan menemukan sejumlah bangunan yang digunakan sebagai tempat hunian. Menurut Syafrida, beberapa bangunan yang mereka lihat memiliki bentuk menyerupai homestay maupun rumah dalam sebuah klaster.
Di salah satu bangunan, tim menemukan berbagai fasilitas seperti sofa, kulkas, televisi, dan meja makan. Syafrida juga menyebut terdapat minuman keras yang ditemukan di dalam kulkas. Selain bangunan hunian, Ombudsman melihat area parkir kendaraan, pembangunan simulator golf, fasilitas gym, kolam, serta sejumlah mobil mewah.
Fikri Yasin mengatakan beberapa kendaraan yang ditemukan di lokasi di antaranya Toyota Alphard dan Toyota Fortuner. Ia juga menyebut sejumlah bangunan hunian dilengkapi dengan garasi kendaraan.
Ombudsman kemudian mendokumentasikan kendaraan-kendaraan tersebut, termasuk nomor pelatnya. Data tersebut rencananya akan ditelusuri bersama pihak berwenang untuk mengetahui status kepemilikan kendaraan serta kemungkinan hubungannya dengan warga binaan yang berada di Lapas Cibinong.
Dalam pemeriksaan di area hunian tersebut, Ombudsman juga menemukan sejumlah orang yang berada di dalam bangunan. Salah satu dari mereka mengaku sebagai warga binaan ketika ditanya oleh tim Ombudsman. Selain itu, terdapat orang lain yang langsung berlari menuju kamar setelah menyadari kedatangan tim Ombudsman.
Fikri memperkirakan terdapat sekitar 10 klaster hunian atau lebih di area tersebut. Ia menyebut ada bangunan yang hanya ditempati satu warga binaan, sementara bangunan lainnya dihuni hingga empat orang. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya klasifikasi dalam penggunaan hunian.
Meski demikian, Syafrida mengatakan Ombudsman belum dapat memastikan apakah hunian tersebut memang diperuntukkan bagi narapidana dengan perkara tertentu, termasuk perkara korupsi. Hal tersebut disebabkan tim Ombudsman tidak memperoleh akses penuh untuk memasuki bagian dalam lapas.
Syafrida menyebut Lapas Cibinong diketahui dihuni warga binaan yang terlibat perkara korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta kasus Asabri. Namun, Ombudsman belum memperoleh data yang dapat memastikan identitas maupun perkara warga binaan yang menempati hunian-hunian yang ditemukan tersebut.
Tim Ombudsman juga sempat mewawancarai seorang warga binaan yang disebut beretnis Tionghoa. Namun, Syafrida menegaskan pihaknya belum dapat memastikan identitas maupun perkara yang menjerat warga binaan tersebut.
Dalam pelaksanaan sidak, tim Ombudsman juga mengalami kontak fisik dengan pihak lapas. Syafrida mengatakan terdapat satu bangunan yang tidak dapat mereka masuki. Ketika tim berusaha mengakses area tersebut, sempat terjadi aksi saling dorong antara jajaran Ombudsman dan pihak lapas.
Menurut Syafrida, pihak lapas melarang tim memasuki rumah yang di area tersebut terdapat mobil. Situasi kemudian berkembang menjadi dorong-dorongan yang melibatkan pagar dan badan antara jajaran Ombudsman dengan pihak lapas.
Fikri mengatakan tim Ombudsman telah mengaktifkan kamera selama proses sidak untuk mendokumentasikan kondisi di lapangan. Foto dan video yang diperoleh telah disimpan sebagai bukti atas temuan mereka.
Ia menegaskan Ombudsman memiliki data terkait kondisi yang ditemukan dalam sidak tersebut. Menurutnya, kondisi di lokasi dapat saja berubah setelah pemeriksaan dilakukan, tetapi dokumentasi yang telah dimiliki Ombudsman menjadi data atas temuan tersebut.
Syafrida menyampaikan beberapa staf Ombudsman sempat mengalami luka akibat kejadian selama sidak. Namun, setelah menjalani pemeriksaan di rumah sakit, kondisi mereka dinyatakan sehat.
Meski terjadi kontak fisik, Ombudsman menyatakan tidak akan membawa kejadian tersebut ke jalur hukum. Syafrida mengatakan pihaknya memilih tidak mengambil langkah hukum dan bersyukur kondisi staf yang mengalami luka telah kembali sehat.
Syafrida juga menyebut Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong tidak berada di lokasi sejak rombongan Ombudsman datang hingga meninggalkan lapas. Menurutnya, Kalapas tidak hadir ketika peristiwa penolakan maupun kontak fisik tersebut berlangsung.
Sementara itu, Fikri menegaskan bahwa temuan Ombudsman dalam sidak tersebut baru berasal dari area luar lapas. Tim tidak mendapatkan izin untuk memasuki bagian dalam Lapas Cibinong.
Kondisi tersebut membuat Ombudsman belum dapat mengetahui secara menyeluruh keadaan di bagian dalam lapas. Fikri bahkan mengatakan masih terdapat kemungkinan adanya temuan lain yang belum dapat diketahui karena tim tidak memperoleh akses untuk melakukan pemeriksaan lebih jauh.
Fikri juga mempertanyakan alasan tim Ombudsman tidak diperbolehkan masuk ke bagian dalam lapas. Ia menyebut Ombudsman memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Fikri, keterbatasan akses tersebut membuat pihaknya belum mengetahui kondisi sebenarnya di dalam lapas. Ia mengatakan kemungkinan adanya temuan lain di bagian dalam belum dapat dipastikan karena tim Ombudsman tidak diperbolehkan memasuki area tersebut.(lam/kumparan)
Komentar