PROBATAM.CO, Kepri – Pergantian pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membawa agenda baru pembenahan institusi. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Riau menyatakan siap mendukung sekaligus mengawal program transformasi yang diusung Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Dukungan itu disampaikan Ketua PWI Kepri Saibansah Dardani yang juga Ahli Pers Dewan Pers bersama Ketua Dewan Pakar PWI Kepri Ramon Damora. Keduanya menilai sejumlah agenda yang dibawa Suyudi, terutama terkait pelayanan publik, penegakan hukum, transparansi dan kedekatan dengan masyarakat, berkaitan langsung dengan kepentingan publik.
“Kami PWI Kepri siap mendukung program Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Bagi pers, Polri yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan dekat dengan masyarakat merupakan bagian penting dalam menciptakan ruang publik yang sehat dan terlindungi,” kata Saibansah Dardani.
Meski demikian, Saibansah menegaskan dukungan tersebut bukan berarti pers melepas fungsi kontrolnya. Media tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya kebijakan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat secara independen.
Menurutnya, kemitraan antara pers dan kepolisian harus dibangun secara sehat. Dukungan diberikan terhadap program yang memang menyentuh kepentingan masyarakat, sementara pelaksanaannya tetap perlu dikawal melalui pemberitaan yang kritis, berimbang dan berdasarkan fakta.
“Dukungan itu harus ditempatkan dalam kerangka kemitraan yang sehat. Pers tetap menjalankan fungsi kontrol dan memberikan informasi kepada masyarakat secara independen. Ketika ada program yang berpihak pada kepentingan masyarakat, tentu kita dukung dan kawal pelaksanaannya,” ujarnya.
Sikap serupa disampaikan Ramon Damora. Ia menilai agenda transformasi Polri membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk pers, karena sejumlah program yang dibawa Suyudi berkaitan langsung dengan pelayanan yang diterima masyarakat.
“Program Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto perlu mendapat dukungan semua pihak, termasuk pers. Semangat memperkuat pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, pengawasan, transparansi, dan kedekatan polisi dengan masyarakat merupakan agenda yang menyentuh langsung kepentingan publik,” kata Ramon.
Menurut Ramon, posisi pers tidak hanya sebagai penyampai informasi mengenai program kepolisian. Media juga memiliki tanggung jawab menyuarakan pengalaman dan persoalan yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, pemberitaan mengenai transformasi Polri diharapkan tetap memberikan ruang terhadap informasi dari institusi kepolisian, sekaligus menguji pelaksanaannya melalui fakta dan kondisi di lapangan.
“Pers tidak hanya memberitakan apa yang dilakukan institusi, tetapi juga menyampaikan suara masyarakat. Karena itu, hubungan Polri dan pers harus dibangun dalam semangat keterbukaan, profesionalitas, dan kepentingan publik,” ujarnya.
Tujuh Agenda Transformasi
Suyudi Ario Seto resmi menjabat Kapolri setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Ia menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Sebelum dilantik, Suyudi telah memaparkan tujuh agenda prioritas transformasi Polri dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI.
Tujuh agenda tersebut mencakup penguatan kelembagaan, pembinaan sumber daya manusia dan rekrutmen, pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, akuntabilitas anggaran, serta transformasi digital.
Dalam penguatan kelembagaan, Suyudi mendorong struktur organisasi Polri yang lebih efektif. Polres diarahkan menjadi satuan operasional yang kuat, sedangkan Polsek diperkuat agar semakin tangguh dan dekat dengan masyarakat.
Pada sektor sumber daya manusia, pembenahan mencakup seluruh siklus pengelolaan personel, mulai dari perencanaan dan rekrutmen, pendidikan, penempatan, pengembangan karier dan kompetensi, hingga kesejahteraan serta masa purnatugas.
Pelayanan publik juga menjadi salah satu perhatian. Suyudi menekankan pelayanan yang mudah diakses, cepat, transparan, terukur dan inklusif. Sementara penegakan hukum diarahkan berbasis bukti, proporsional dan transparan.
Suyudi juga membawa doktrin “Polisi Bersama Masyarakat”. Konsep tersebut menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
Pada 100 hari pertama kepemimpinannya, sejumlah agenda awal disiapkan, antara lain konsolidasi internal, evaluasi perkara, penguatan Polsek dan pembenahan pelayanan di lini terdepan.
Usai dilantik, Suyudi juga menyatakan akan melakukan konsolidasi internal dan memetakan persoalan yang ada di tubuh Polri. Program yang masih berjalan baik akan dilanjutkan, sementara bagian yang dinilai membutuhkan perbaikan akan dibenahi.
Bagi PWI Kepri, perubahan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat hubungan profesional antara pers dan kepolisian. Kemitraan tetap dibangun, namun keterbukaan informasi, kepentingan masyarakat dan fungsi kontrol pers tetap menjadi pijakan dalam mengawal perjalanan transformasi Polri. (*)
Komentar