SUJ88NEWS.COM, Bogor – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan lima tahapan yang diduga menjadi modus penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia. Rangkaian tersebut meliputi pemberian instruksi, memasukkan nomor target ke sistem, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil, hingga penghapusan data.
Pemaparan itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI. Agenda tersebut membahas penanganan hukum atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden serta aktivitas lain yang diduga dilakukan atau dikendalikan para tersangka.
Suyudi menjelaskan, dugaan perkara tersebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Pada periode itu, Ahrie Sonta yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon) diduga menerima dan meneruskan instruksi penyadapan secara lisan tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.
“Adapun peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik,” kata Suyudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).
Lima Tahapan Dugaan Modus Penyadapan
Suyudi memaparkan lima tahapan yang diduga dilakukan dalam aktivitas penyadapan tersebut.
1. Pemberian Perintah Penyadapan
Tahap pertama bermula dari dugaan instruksi penyadapan yang berasal dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui Slamet Uliandi. Perintah tersebut kemudian diteruskan kepada Eko Hadi dan Ahrie Sonta.
Instruksi selanjutnya disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik ataupun lampiran laporan polisi.
2. Memasukkan Nomor Target ke Sistem
Tahap kedua disebut provisioning, yakni proses memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem penyadapan.
Dalam proses ini, tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor-nomor target ke sistem LIMS tanpa melakukan verifikasi dan penyaringan untuk memastikan keterkaitannya dengan perkara pro justitia.
3. Pelaksanaan Penyadapan
Tahap ketiga merupakan proses penyadapan menggunakan sistem PLX. Petugas diduga mendengarkan sekaligus mengekspor rekaman hasil penyadapan.
Rekaman tersebut selanjutnya diolah menjadi dokumen transkripsi.
4. Pelaporan Hasil Penyadapan
Tahap keempat berupa penyampaian hasil penyadapan secara berjenjang. Laporan tersebut diduga disampaikan kepada Kabagmon Slamet Uliandi sebelum diteruskan kepada Jenderal Listyo Sigit.
5. Penghapusan Data Penyadapan
Tahap terakhir berkaitan dengan dugaan penghapusan data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS dan PLX.
Pada Oktober 2026, Ahrie Sonta diduga memberikan perintah kepada tim TSU untuk menghapus data tersebut.
Selain itu, Ahrie juga diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang sebelumnya digunakan sebagai sarana penyampaian instruksi penyadapan.
Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan pihak pelapor hingga akhirnya perkara dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.
“Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan,” jelas Suyudi.
Ditemukan Dua Jalur Provisioning
Dalam pemaparannya, Suyudi turut menjelaskan adanya dua mekanisme provisioning yang diduga digunakan, yakni jalur resmi dan jalur internal atau jalur atensi.
Jalur resmi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009. Mekanisme ini mengharuskan adanya surat permohonan dari penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume, analisis, serta dokumen pendukung lainnya.
Setelah itu, permohonan harus melalui proses verifikasi dan memperoleh persetujuan secara berjenjang sebelum pelaksanaan penyadapan dilakukan oleh tim TSU.
Berbeda dengan jalur resmi, jalur internal atau jalur atensi diduga dijalankan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.
Dalam mekanisme tersebut, target penyadapan disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah menerima instruksi dari Jenderal Listyo Sigit.
“Kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksanaan teknis yang sama, sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi,” ujar Suyudi.
Dugaan Penyimpangan Prosedur Penyadapan
Suyudi menegaskan bahwa berdasarkan Perkap Nomor 5 Tahun 2010, pelaksanaan penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik yang memenuhi persyaratan serta memperoleh persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku.
Hasil penyadapan juga hanya diperbolehkan untuk kepentingan penyidikan yang sah. Begitu pula dengan pemusnahan data hasil penyadapan yang wajib mengikuti ketentuan dan dilengkapi berita acara.
Namun, dalam perkara ini penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan, mulai dari pemberian perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, proses provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur, hingga penghapusan data elektronik.
“Dalam perkara ini ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik. Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan,” ujar Suyudi.(lam/kumparan)
Komentar