PROBATAM.CO, Jakarta – Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan rencana pemerintah untuk membagikan telepon seluler (HP) kepada masyarakat guna mendukung digitalisasi layanan keuangan. Program tersebut berkaitan dengan upaya memperluas akses perbankan bagi masyarakat sekaligus mengubah sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) menjadi digital.
Hashim, yang merupakan adik Presiden Prabowo Subianto, menjelaskan bahwa pemerintah berencana memfasilitasi pembukaan rekening bank bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan. Rekening tersebut nantinya digunakan sebagai sarana penyaluran bantuan pemerintah secara digital.
Dalam pidatonya, Hashim menyampaikan bahwa sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum mempunyai rekening bank. Menurutnya, kondisi ini menjadi salah satu kendala dalam memperluas akses layanan keuangan serta mengoptimalkan penerimaan negara.
“Menurut Bank Dunia, dan saya kira pemerintah juga sependapat, 30 persen dari populasi kita tidak memiliki rekening bank. Mereka berada di luar sektor perbankan,” kata Hashim.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah memutuskan menunjuk dua bank, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), guna membantu masyarakat yang belum memiliki rekening agar dapat membuka rekening bank.
Hashim mengungkapkan bahwa biaya pembukaan rekening yang sebelumnya mencapai Rp50.000 akan dibebaskan. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perbankan formal.
Selain memberikan kemudahan pembukaan rekening, pemerintah juga berencana menyediakan HP bagi masyarakat agar mereka bisa mengakses rekening digital. Melalui sistem tersebut, penyaluran bansos yang selama ini dilakukan secara tunai direncanakan beralih ke mekanisme digital.
“Setiap warga negara akan diberikan telepon genggam yang dilengkapi akun digital. Seluruh dana akan tersedia di sana dan disalurkan ke rekening masing-masing,” ujar Hashim.
Menurutnya, digitalisasi transaksi dapat menjadi langkah untuk menjangkau aktivitas ekonomi yang selama ini belum tercatat secara optimal. Pemerintah berharap semakin banyak transaksi masyarakat yang tercatat dalam sistem keuangan formal sehingga dapat memperluas basis penerimaan negara.
Hashim menilai sistem digital juga memungkinkan pemerintah mengidentifikasi kegiatan ekonomi yang sebelumnya belum masuk dalam pencatatan formal. Upaya tersebut sejalan dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak dan sumber pendapatan negara lainnya.
Sebelumnya, Hashim turut menyoroti rasio penerimaan negara Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) yang dinilai masih rendah. Dalam pidatonya, ia menyebut rasio tersebut berada di kisaran 12 persen dari PDB, sedangkan pemerintah menargetkan peningkatan hingga 18 persen.
Ia menjelaskan bahwa digitalisasi merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mencapai target tersebut, di samping reformasi perpajakan dan pembenahan sistem administrasi penerimaan negara.
Meski telah menyampaikan rencana tersebut, Hashim belum menjelaskan secara terperinci jadwal pelaksanaan program pembagian HP, jumlah perangkat yang akan disediakan, besaran anggaran yang dibutuhkan, maupun kriteria masyarakat penerima. Mekanisme teknis penyaluran bansos melalui rekening digital juga belum dipaparkan lebih lanjut.(lam/kumparan)
Komentar