Beranda / Berita Utama / FSPMI Dorong UMK Batam 2027 Naik 11,56 Persen Jadi Rp5,97 Juta, KHL Jadi Acuan Utama

FSPMI Dorong UMK Batam 2027 Naik 11,56 Persen Jadi Rp5,97 Juta, KHL Jadi Acuan Utama

PROBATAM.CO, Batam – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2027 sebesar Rp619.605 atau sekitar 11,56 persen dari upah berjalan.

Melalui usulan tersebut, upah pekerja di Batam tahun depan diharapkan menyentuh angka Rp5.977.587, naik dari UMK 2026 yang berada di level Rp5.357.982.

Besaran usulan itu bertumpu pada perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2026. Nilainya tercatat lebih tinggi dibandingkan simulasi penghitungan berbasis formula ekonomi yang turut dikaji oleh serikat pekerja.

Ketua Konsulat Cabang (KC) FSPMI Kota Batam, Yafet Ramon, menjelaskan bahwa regulasi ketenagakerjaan terbaru memang membuka dua opsi pendekatan dalam merumuskan besaran upah minimum.

“Ada dua metode yang bisa digunakan, yakni melalui formula perhitungan upah minimum atau berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak,” kata Yafet, Selasa (17/11/2026).

Setelah Vakum Tujuh Tahun, Batam Basketball League 2026–2027 Kembali Bergulir dengan 14 Tim

Dalam simulasi internal FSPMI menggunakan metode formula yang menggabungkan komponen inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu (alfa) maksimal di angka 1 sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan hasil yang muncul hanya berada di kisaran Rp5,90 juta.

“Kalau menggunakan formula, ada tiga komponen yang dihitung, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa. Kami merekomendasikan alfa 1. Untuk Batam, hasil perhitungan dengan formula itu sebesar Rp5.907.175,” paparnya.

Lantaran hitungan KHL menghasilkan nominal yang lebih besar, FSPMI mendesak agar standar kebutuhan riil pekerja tersebut diprioritaskan dalam penetapan upah tahun depan.

“Sedangkan kalau mengacu pada KHL, angkanya Rp5.977.587. Karena itu, kami mendorong agar angka KHL ini yang menjadi pertimbangan. Jadi, kami mengusulkan agar penetapan UMK Batam 2027 tidak hanya melihat kenaikan dari tahun sebelumnya, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan hidup layak,” tegas Yafet.

Usulan ini akan segera dibawa ke meja perundingan dalam rapat Dewan Pengupahan Kota Batam yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (19/11/2026) di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam. Pembahasan tersebut turut menghadirkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membedah data rujukan KHL.

Polda Kepri Tindak Kampung Madani, 19 Diamankan dan 18 Positif Narkoba

“Kami sudah menerima undangan rapat Dewan Pengupahan pada Kamis, 19 November. BPS juga diundang dalam pembahasan itu di kantor Disnaker Kota Batam sebab dari angka yang disampaikan BPS bisa kita lihat itu KHL-nya,” ujar Yafet.

Rencana pertemuan tersebut turut dikonfirmasi oleh Kepala Disnaker Kota Batam, Yudi Suprapto.

“Pembahasan terkait UMK Batam 2027 dengan Dewan Pengupahan sudah dijadwalkan,” singkatnya saat dimintai keterangan.

Di tingkat pusat, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar merampungkan penetapan upah minimum 2027 sesuai jadwal nasional.

Berdasarkan tenggat yang ditetapkan, Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 wajib diumumkan paling lambat 21 November 2026, disusul batas akhir penetapan UMK pada 25 November 2026.

Polresta Barelang Tegaskan Komitmen Pengawasan dan Penegakan Disiplin Internal Polri dalam Talk Show U-Talk

Sementara itu, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tenggatnya jatuh pada 26 November 2026 dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) paling lambat 30 November 2026.

Adapun mekanisme penetapan upah tahun depan merujuk pada UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Beleid ini mensyaratkan pertimbangan atas KHL, kondisi ekonomi, serta situasi ketenagakerjaan daerah.

Dalam aturan tersebut, Dewan Pengupahan Daerah dapat menggunakan KHL maupun formula (dengan rentang alfa 0,5 hingga 1), lalu menetapkan nilai tertinggi di antara kedua metode tersebut sebagai upah minimum.

Sebagai bahan rujukan daerah, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah menyiapkan estimasi KHL yang diolah dari data konsumsi rumah tangga Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, sembari menekankan pentingnya dialog sosial dalam setiap tahapan pembahasan.

(pg)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement