PROBATAM.CO, JAKARTA – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam) Wiranto mendukung secara penuh pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 mendatang yang akan digelar di tanah Papua.
Wiranto meminta PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) untuk segera menyampaikan usul konkret terkait sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah paling timur Indonesia tersebut. Hal ini disampaikan Menko Polhukam Wiranto saat menerima audiensi Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang melaporkan rencana tempat puncak peringatan HPN 2020 di Kantor Menko Polhukam di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (5/8).
Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Umum PWI, Atal S Depari, Sekjen PWI, Mirza Zulhadi dan anggota Dewan Kehormatan PWI Peter F Gontha. “Kami sangat –sangat mendukung secara penuh peringatan HPN 2020 yang berlokasi di Papua. Silahkan saja nanti disampaikan agenda kegiatan apa saja. Sekali lagi pemerintah sangat mendukung,” ujar Wiranto.
Wiranto didampingi sejumlah pejabat Kemenko Polhukam seperti Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Wawan Kustiawan dan Deputi Bidkoor Pollugri Lutfi Rauf. Pelaksanaan HPN 2020 itu juga sejalan dengan program pemerintah yang saat ini secara gencarnya membangun tanah Papua. Sejumlah infrastruktur, seperti Transpapua, telah dibangun pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo di Papua.
“Peringatan HPN 2020 tentu akan dihadiri sejumlah wartawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Biar mereka melihat langsung kondisi pembangunan di Papua yang saat ini jauh lebih maju dan memberitakannya. Dengan demikian, imej negative tentang Papua yang dibangun kelompok tertentu akan kita bantah dengan realitas di lapangan,” kata Wiranto
Selain itu Wiranto menambahkan, selama ini ada kelompok tertentu di Papua, termasuk kelompok di bawah pimpinan Benny Wenda. Menurut Wiranto, ada empat isu yang selalu disuarakan oleh kelompok Papua merdeka ini.
Keempat isu yang disuarakan kelompok Papua Merdeka tersebut, kata Wiranto, adalah
1) Batalkan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969.
2) Terus mendorong adanya pelanggaran HAM berat di Papua.
3) Menyuarakan adanya ketidakadilan di Papua.
4) Menyuarakan adanya perpedaan RAS antara warga Indonesia dari Papua dan warga Indonesia dari luar Papua.
“Suara – suara itu jelas tidak benar. Karena itu, untuk membantah imej negative yang mereka sampaikan itu, maka kita counter dengan cara menunjukkan realitas di lapangan kepada dunia,” kata Wiranto.
Ketika ditanya masalah transportasi peserta HPN 2020 ke Papua, Wiranto mengatakan, “Kita nanti bisa kerahkan pesawat – pesawat TNI AU. TNI AU kan punya 4 boeing. Jadi tidak ada masalah.” Ujarnya.
Penulis : Sup/Int
Komentar