PROBATAM.CO, Kabupaten Bandung – PEMERINTAH Kabupaten Bandung menetapkan status tanggap darurat bencana angin kencang di Kecamatan Ciwidey dan Pasirjambu selama tujuh hari, terhitung 15 hingga 21 November 2026.
Penetapan ini dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana, memenuhi kebutuhan warga terdampak, serta memastikan keselamatan masyarakat di wilayah tersebut.
Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 300.2.1/KEP.963-BPBD/2026 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Angin Kencang di Beberapa Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2026.
Keputusan ditandatangani Bupati Bandung, Dadang Supriatna, pada 15 November 2026.
Bupati mengatakan, penetapan status tanggap darurat menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah terkait untuk bergerak lebih cepat dan terkoordinasi dalam menangani dampak bencana.
“Penetapan status tanggap darurat ini dilakukan agar penanganan bencana angin kencang di Kecamatan Ciwidey dan Pasirjambu bisa berjalan lebih cepat dan terkoordinasi. Kami meminta seluruh perangkat daerah terkait bersama BPBD bergerak memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi,” ujar Dadang Supriatna.
Penanganan tidak hanya difokuskan pada kondisi darurat, perlindungan terhadap masyarakat yang masuk kelompok rentan serta pemulihan fasilitas umum yang mengalami kerusakan.
“Kami juga memprioritaskan perlindungan kelompok rentan, penanganan warga terdampak, serta perbaikan sarana dan prasarana vital yang mengalami kerusakan akibat bencana. Keselamatan masyarakat menjadi perhatian utama dalam penanganan ini,” ucap Bupati Dadang.
Selama masa tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung mendapat mandat mengoordinasikan sejumlah langkah penanganan.
Langkah tersebut meliputi kaji cepat perkembangan situasi dan penanganan darurat, mengaktifkan sistem komando penanganan bencana, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi, serta memberikan perlindungan kepada kelompok rentan.
BPBD juga diminta melakukan pengendalian terhadap sumber ancaman bencana, mempercepat perbaikan prasarana dan sarana vital, serta melakukan perbaikan awal kondisi sosial ekonomi masyarakat korban dan pengungsi.
Dadang menegaskan, masa tanggap darurat yang ditetapkan hingga 21 November 2026 tidak bersifat mutlak. Pemerintah daerah dapat memperpanjang ataupun memperpendek masa pemberlakuannya berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan situasi di lapangan.
“Status tanggap darurat berlaku mulai 15 sampai 21 November 2026. Namun, masa penanganannya bisa diperpanjang atau diperpendek berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan kondisi di lapangan,” tambahnya.
Penetapan status tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi penetapan status tanggap darurat bencana di Kabupaten Bandung. Rekomendasi rapat diperkuat laporan hasil pengkajian cepat Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Bandung tertanggal 15 November 2026.
Pembiayaan penanganan bencana selama status tanggap darurat berlangsung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung dan atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski demikian, keputusan bupati tersebut belum mencantumkan secara terperinci jumlah warga terdampak, kerusakan rumah, nilai kerugian material, maupun kebutuhan anggaran penanganan bencana.
Pemerintah daerah melalui BPBD kini memiliki waktu hingga 21 November untuk menjalankan langkah-langkah penanganan darurat di Kecamatan Ciwidey dan Pasirjambu.
Evaluasi kondisi lapangan akan menjadi dasar untuk menentukan apakah status tersebut perlu diperpanjang atau diakhiri. (pb/rie)





Komentar