PROBATAM.CO, Jakarta — Sejumlah pejabat pemerintah memberikan respons terhadap peretasan yang dilakukan oleh hacker dengan nama alias Bjorka. Data pribadi mereka disebar oleh hacker tersebut.
Sejauh ini, Presiden Joko Widodo pun membentuk tim khusus untuk mengusut kebocoran data pribadi yang terjadi hingga menjadi perhatian publik.
Mahfud MD
Menkopolhukam Mahfud MD mengaku tak mau ambil pusing usai hacker Bjorka membocorkan berbagai data pribadinya ke publik.
Menurut Mahfud, data pribadinya itu bukan lagi jadi rahasia publik. Ia menyebut data pribadinya dapat diakses oleh publik dengan mudah di Wikipedia hingga di dokumen Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) KPK.
“Sebab data pribadi saya bukan rahasia. Bisa diambil dan dilihat di Wikipedia (Google), di sampul belakang buku-buku saya, di LHKPN KPK. Data pribadi saya terbuka, tak perlu dibocorkan,” kata Mahfud.
Muhaimin Iskandar
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar meminta pemerintah tidak berleha-leha dan menyiapkan pasukan untuk melawan peretasan. Menurutnya, aksi Bjorka telah mengganggu pertahanan nasional.
“Pemerintah apakah Kominfo atau Menko Polhukam atau Kepolisian harus bahu membahu, ini perang ini, pasukan harus disiapkan! Tempur ini, jangan leha-leha, rakyat kita terganggu,” kata dia di kompleks parlemen, Selasa (13/9).
Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut menjadi korban doxing Bjorka. Namun, ia mengklaim ada kesalahan dalam data yang disebarkan Bjorka.
“Iya, sayang, NIK-nya salah. Nomor HP-nya juga salah. Itu enggak tahu saya ngambil datanya dari mana. Kebanyakan salah itu data-datanya,” kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Anies tak bicara banyak mengenai hal ini. Ia hanya tertawa kecil setelah merespons hal tersebut.
Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mengingatkan Pemerintah Pusat agar melakukan upaya maksimal merespons aksi peretasan Bjorka.
“Kami mewakili masyarakat Jabar juga yang resah. Mohon ada sebuah upaya-upaya yang maksimal dari pemerintah pusat terkait keresahan banyaknya seliweran data-data masyarakat yang dipergunakan tidak semestinya,” kata Emil di Bandung.(*)
Sumber: cnnindonesia.com