PROBATAM.CO, Jakarta – Wakil Sekjen Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) Pusat, Suryadi, M.Si menyikapi terkait dengan militer di dalam negara demokrasi, katanya memang diatur oleh apa yang disebut operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP).
Untuk tentara di Indonesia yang secara historis lahir langsung dari rahim rakyat, juga sudah diatur sedemikian rupa.
Maka, lanjut Suryadi, dalam peristiwa penurunan baliho-baliho oleh sejumlah tentara di wilayah Kodam Jaya, wajar bila tegas diakui dengan penuh tanggung jawab oleh Pangdam Mayjen TNI Dudung Abdurachman sebagai perintah langsung darinya.
Suryadi tidak ingin membacanya dalam kerangka OMSP apalagi OMP.
Apalagi, lanjutnya, Irjen Pol. Dr. Fadil Imran usai dilantik menjadi Kapolda Metro Jaya menegaskan dukungannya terhadap jenderal sejawatnya dalam Forkopimda DKI Jakarta itu.
Pertimbangan sejarah itu rasional, bukan mengada-ada.
Itu sebabnya, Suryadi berpandangan lain tentang langsung turun tangannya militer menggelar semacam “show of force” bahkan dilanjutkan dengan tindakan nyata menurunkan baliho-baliho yang dipandang tidak sesuai dengan aturan.
“Baliho-baliho itu jangan dilihat sekadar benda yang lantas dikait-kaitkan dengan hak rakyat dalam negara demokrasi. Tapi, coba lihatkan juga ada seruan-seruan yang bisa dipahami bakal membuat perpecahan pada rakyat banyak sebagai bagian dari mayoritas bangsa ini. “Call wake up” untuk bertindak bagi TNI itu bukan cuma bangkit oleh yang tersurat, tapi juga keterpanggilan patriot bangsa,” ujar Suryadi.
Justru yang patut didalami bersama, lanjutnya, bahwa tidak mungkin TNI turun tangan langsung bila tak ada alasan kuat untuk turun tangan di alam yang setiap detik orang bisa bebas mengekspresikan koreksinya secara nyata.
Meski ada yang kontra, harus diakui di Indonesia yang sedang menuju negara demokrasi ini, terbukti banyak yang mendukung tindakan TNI di Jakarta itu.
Tindakan serupa banyak pula diikuti oleh pihak berwenang seperti di provinsi Jawa Tengah (Jateng), Jawa Barat (Jabar) dan Banten.
Bahkan, ada pula –termasuk di Banten– penolakan kedatangan tokoh yang ‘dibalihokan’, bila tujuan kedatangannya sekadar untuk memecah belah kerukunan masyarakat nan beragam.
Sebelum penurunan baliho-baliho tersebut, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahyanto sudah lebih dahulu melontarkan call wake up kepada segenap prajurit TNI.
Ia menegaskan, siapapun pemecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa, akan berhadapan dengan TNI.
Selanjutnya, ia juga melakukan inspeksi mendadak kesiap-siagaan pasukan khusus di ketiga matra angkatan dalam TNI.
Inspeksi langsung dilakukan dengan apel cepat di kesatrian Kopasus TNI AD, Marinir TNI AL, dan Kopaskhas TNI AU. (*/r)
Komentar