PROBATAM.CO, Batam – Pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2027 terus bergulir dan memunculkan dinamika tarik ulur antara pihak pengusaha dan serikat pekerja.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepulauan Riau (Kepri) mendesak agar penetapan UMK dilakukan secara realistis mengingat kondisi industri yang sedang kritis, sementara pihak pekerja memilih menahan diri hingga Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka resmi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Batam.
Ketua Apindo Kepri, Stanly Rocky, mengungkapkan bahwa dunia usaha di Batam saat ini menghadapi tekanan berat akibat pelemahan ekonomi, tingginya biaya operasional, dan menurunnya pesanan dari pasar global.
Ia menyoroti tuntutan dari sebagian kalangan pekerja yang menginginkan UMK 2027 menyentuh angka Rp6 juta dinilai sangat membebani perusahaan.
Stanly menyebutkan, dampak tekanan ekonomi ini sudah terlihat dengan adanya perusahaan yang menghentikan operasional dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), salah satunya di sektor industri panel surya.
“Fokus kita bersama seharusnya bukan lagi sekadar menaikkan upah, tetapi bagaimana menjaga agar pekerja tidak kehilangan sumber penghidupannya. Kenaikan UMK yang tidak rasional akan menjadi pukulan mematikan bagi industri yang saat ini masih berjuang untuk bertahan,” tegas Stanly melalui sambungan telepon, Selasa (10/11/2026).
Menanggapi usulan dan kekhawatiran dari pengusaha tersebut, Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kepri, Suprato, menyatakan bahwa usulan awal Apindo yang berada di kisaran Rp5,9 juta masih merupakan angka sepihak yang menggunakan patokan aturan lama. Pihaknya menegaskan belum memutuskan untuk menolak atau menerima usulan tersebut, melainkan memilih untuk melihat data kondisi nyata di lapangan.
“Itu baru versi sepihak dari Apindo. Kita juga harus mendengar kebutuhan hidup layak di Kota Batam itu berapa yang dikeluarkan oleh BPS. Bagi Apindo kan kalau bisa UMK tidak naik,” ujar Suprato menanggapi usulan tersebut melalui sambungan telepon, Rabu (11/11/2026)
Suprato menambahkan, serikat pekerja juga belum mengajukan usulan angka pasti dari versinya karena BPS belum memaparkan datanya secara resmi. Hal ini baru akan dibahas pada perundingan kedua Dewan Pengupahan Kota Batam yang dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026), di mana BPS diminta untuk menyampaikan angka KHL secara langsung.
Terkait perumusan besaran UMK 2027 nanti, Suprato menjelaskan bahwa pihak pekerja akan membandingkan dua metode perhitungan, yakni menggunakan rumusan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 atau menggunakan acuan angka KHL dari BPS.
“Kalau rumusan ternyata lebih kecil dari KHL yang dikeluarkan BPS, maka acuan yang dipakai adalah KHL. Tetapi kalau KHL lebih kecil dari rumusan, maka yang dipakai adalah rumusan,” jelasnya.
Selain itu, Suprato juga menegaskan perlunya kehati-hatian dalam menetapkan UMK agar sejalan dengan peraturan terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 yang baru saja disahkan, sehingga pembahasan tidak sekadar berandai-andai di tengah kemungkinan adanya aturan turunan yang baru.
Perundingan tripartit yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja ini diharapkan dapat segera menemukan titik temu. Kebijakan yang diambil nantinya harus mampu mengakomodasi kesejahteraan buruh secara layak, sekaligus mempertimbangkan kemampuan dunia usaha agar iklim investasi dan ketersediaan lapangan kerja di Batam tetap terjaga.
Komentar