PROBATAM.CO, Jakarta – Israel akan menutup seluruh perlintasan darat dengan Tepi Barat pada hari pemilihan umum, Selasa (27/10). Menjelang pemungutan suara, ribuan warga juga turun ke jalan di Tel Aviv untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyatakan penutupan perlintasan mencakup larangan keluar-masuk bagi pekerja Palestina di Tepi Barat dan Lembah Yordan, termasuk kawasan industri. Pengumuman itu disampaikan setelah dua tentara Israel tewas dalam serangan pria bersenjata Palestina di wilayah tersebut.
“Para politisi telah menyetujui larangan masuk dan keluarnya pekerja Palestina di seluruh Yudea dan Samaria serta Lembah Yordan, termasuk kawasan industri, serta penutupan seluruh perlintasan darat sepanjang hari pemilihan (Selasa), 27 Oktober 2026,” demikian pernyataan IDF melalui Telegram, dikutip AFP, Minggu (25/10).
Yudea dan Samaria merupakan istilah yang digunakan Israel untuk menyebut Tepi Barat.
Sementara itu, demonstrasi antipemerintah berlangsung di Tel Aviv pada Sabtu (24/10), tiga hari sebelum pemilu. Massa menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kegagalan mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Aksi tersebut digelar October Council, kelompok yang dibentuk keluarga korban tewas dan sandera. Mereka mendesak pembentukan komisi penyelidikan negara yang independen untuk mengusut kegagalan keamanan Israel.
Dalam unggahan di X sebelum demonstrasi, October Council menyebut aksi itu sebagai puncak tiga tahun perjuangan untuk mengungkap kebenaran, meminta pertanggungjawaban, dan mendorong pembentukan komisi penyelidikan.
Menurut laporan AFP, demonstran berjalan dari Rabin Square menuju Hostages Square. Lokasi tersebut sebelumnya menjadi salah satu pusat aksi yang menuntut pembebasan sandera di Gaza.
Sejumlah pemimpin partai oposisi turut menghadiri demonstrasi, termasuk mantan Kepala Staf Militer Israel Gadi Eisenkot.
Salah satu peserta, Hadas Feuershtein (68), mengkritik kinerja pemerintahan Netanyahu sebelum aksi dimulai.
“Siapa pun yang telah memimpin kami selama empat tahun terakhir telah melakukan pekerjaan yang sangat buruk,” ujarnya kepada AFP.
“Israel belum pernah berada dalam situasi seperti sekarang,” lanjutnya.
Pemerintah Netanyahu menolak tuntutan pembentukan komisi penyelidikan independen. Pemerintah mengusulkan komisi dengan anggota yang ditunjuk oleh koalisi pemerintah dan anggota parlemen oposisi. Namun, para pemimpin oposisi menyatakan akan memboikot komisi dengan mekanisme tersebut.
Pemilu mendatang menjadi ujian bagi kepemimpinan Netanyahu. Jajak pendapat terakhir sebelum larangan publikasi survei berlaku menunjukkan belum ada blok politik yang diproyeksikan memperoleh mayoritas di parlemen Israel yang memiliki 120 kursi.(lam/kumparan)
Komentar