PROBATAM.CO, Batam – Ribuan penumpang keluar-masuk Batam setiap hari melalui pelabuhan internasional dan Bandara Hang Nadim. Namun, tidak semua perjalanan ke luar negeri berujung pada keberangkatan. Sepanjang September 2026, sebanyak 1.009 penumpang ditunda keberangkatannya oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam karena diduga hendak bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.
“Upaya pencegahan PMI nonprosedural merupakan bagian dari komitmen kami untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, sesuai dengan semangat ‘Imigrasi untuk Rakyat’. Pemeriksaan dilakukan secara cermat untuk memastikan setiap orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri memenuhi persyaratan dan memiliki tujuan perjalanan yang sesuai,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Wahyu Eka Putra dalam siaran pers Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.
Angka tersebut menunjukkan masih adanya upaya keberangkatan calon PMI melalui jalur yang tidak sesuai prosedur. Pemeriksaan di pintu-pintu keberangkatan menjadi salah satu upaya untuk mencegah masyarakat terjebak dalam praktik perekrutan ilegal, eksploitasi, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Dari 1.009 penumpang yang ditunda keberangkatannya, sebagian besar ditemukan di Pelabuhan Batam Centre. Di pintu pemeriksaan internasional yang menjadi salah satu akses utama perjalanan dari Batam itu, sebanyak 893 orang ditunda keberangkatannya sepanjang September.
Penundaan berikutnya tercatat di Pelabuhan Citra Tritunas sebanyak 101 orang. Kemudian Pelabuhan Gold Coast Bengkong sembilan orang, Pelabuhan Sekupang tiga orang, Pelabuhan Nongsa Pura dua orang, serta Bandar Udara Internasional Hang Nadim satu orang.
Sebaran tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan pada satu pintu keberangkatan. Petugas Imigrasi Batam melakukan pemeriksaan di sejumlah Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) untuk melihat kesesuaian dokumen, tujuan perjalanan, serta indikasi lain yang menunjukkan seseorang berpotensi bekerja di luar negeri tanpa prosedur yang semestinya.
Bagi Imigrasi, penundaan keberangkatan bukan sekadar persoalan administrasi perjalanan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan agar masyarakat tidak berangkat dalam kondisi yang berisiko, terutama ketika keberangkatan dilakukan tanpa dokumen dan mekanisme penempatan PMI yang sesuai ketentuan.
Calon PMI yang berangkat secara nonprosedural rentan menghadapi berbagai persoalan di negara tujuan. Mulai dari tidak adanya kepastian perlindungan hukum, persoalan dokumen dan pekerjaan, hingga risiko eksploitasi dan perdagangan orang.
Karena itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam terus memperkuat pemeriksaan di seluruh titik keberangkatan internasional. Pengawasan dilakukan dengan memperhatikan indikasi perjalanan setiap penumpang, tidak semata-mata berdasarkan kelengkapan dokumen perjalanan.
Upaya tersebut juga dilakukan sejalan dengan Perintah Harian Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko. Penguatan pengawasan dan sinergi penegakan hukum terus dioptimalkan untuk mencegah keberangkatan yang berpotensi menempatkan masyarakat dalam situasi rentan.
Dengan 1.009 keberangkatan yang ditunda dalam satu bulan, pintu keluar Batam kembali menunjukkan perannya sebagai salah satu titik penting dalam upaya pencegahan PMI nonprosedural. Di balik setiap penundaan, ada upaya untuk memastikan perjalanan ke luar negeri dilakukan melalui jalur yang aman, legal, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. (*)
Komentar