PROBATAM.CO, Batam – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau negara-negara tetangga, termasuk Malaysia dan Singapura, agar tidak saling menyalahkan terkait dampak asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya yang terjadi di wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Plt Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BNPB Berton Pandjaitan mengatakan karhutla tidak terbatas pada wilayah administrasi maupun batas negara. Karena itu, penanganannya perlu dilakukan secara bersama tanpa menyimpulkan sumber asap secara sembarangan.
“Jadi pendekatan kita bukan saling menyalahkan, tetapi bagaimana masing-masing negara melakukan upaya maksimal di wilayahnya dan bersama-sama mengurangi dampak asap lintas batas,” kata Berton dalam keterangan tertulis, Minggu (23/8).
Menurut Berton, pemerintah Indonesia memahami kekhawatiran negara-negara tetangga terkait kemungkinan munculnya dampak asap lintas batas. Namun, dia menegaskan Indonesia telah mengerahkan sumber daya dalam jumlah besar untuk mengendalikan karhutla.
“Yang perlu kami sampaikan, Indonesia saat ini sudah melakukan upaya secara optimal dan mengerahkan sumber daya yang sangat besar untuk mengendalikan karhutla,” lanjutnya.
Upaya penanganan dilakukan melalui pemadaman darat, patroli dan pemadaman udara, water bombing, Operasi Modifikasi Cuaca, serta penambahan personel TNI-Polri yang bekerja bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
Pemerintah juga melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan.
52 Pesawat Dikerahkan Tangani Karhutla
Berton mengatakan pemerintah telah mengerahkan 52 pesawat untuk mendukung operasi penanganan karhutla di enam provinsi prioritas. Sebanyak 30 pesawat ditempatkan di Kalimantan, sementara 22 pesawat lainnya beroperasi di wilayah Sumatra.
Kekuatan TNI Angkatan Udara juga ditambah untuk memperkuat operasi penanganan karhutla di Kalimantan.
“Jadi fokus kita saat ini adalah mengendalikan api sedekat mungkin dari sumbernya dan secepat mungkin, karena apabila sumber kebakaran dapat dikendalikan, maka produksi asap dan potensi dampak lintas batas juga dapat kita tekan,” ujar Berton.
Dia menambahkan, pergerakan asap juga harus dianalisis berdasarkan data meteorologi. Sejumlah faktor yang menjadi perhatian antara lain arah dan kecepatan angin, kondisi atmosfer, serta hasil pemantauan satelit dan kondisi di lapangan.
Prabowo Bahas Penanganan Karhutla di Hambalang
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta sejumlah pejabat terkait ke kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/8).
Pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam tersebut membahas sejumlah isu strategis, termasuk penanganan karhutla dan bantuan untuk wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pascagempa. Tiga Kepala Staf Angkatan TNI turut menghadiri pertemuan tersebut.
Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indra Wijaya mengatakan Prabowo pada pertemuan terakhir bersama Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan membahas tindak lanjut instruksi terkait dukungan untuk penanganan karhutla di Kalimantan serta bantuan pascagempa di NTT.
“Hari Minggu, 23 Agustus 2026, sejak sore sampai dengan malam hari, Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa menteri dan pejabat terkait untuk membahas beberapa isu strategis, bertempat di kediaman Hambalang, Jawa Barat,” kata Teddy dalam unggahan di akun @sekretariat.kabinet.
Teddy menyebut dukungan yang disiapkan antara lain penambahan 17 pesawat water bombing ke Kalimantan serta mobilisasi 1.500 personel tambahan beserta perlengkapan perorangan untuk memperkuat penanganan karhutla.
Karhutla Capai 72.798 Hektare
Karhutla saat ini masih melanda sejumlah wilayah di Indonesia, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatra.
BNPB mencatat luas wilayah yang terdampak karhutla di Indonesia mencapai 72.798 hektare. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari mengatakan hingga Minggu (23/8), Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas karhutla terbesar, yakni mencapai 38.310 hektare.
Penanganan karhutla terus diarahkan pada pengendalian api sedekat mungkin dari sumbernya. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan produksi asap sekaligus mengurangi potensi dampak lintas batas yang dirasakan negara-negara tetangga.(lam/cnnindonesia)
Komentar