PROBATAM.CO, Batam – Presiden Prabowo Subianto meminta agar proses pengambilan keputusan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berskala besar, khususnya PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero), dapat dilakukan dengan lebih cepat.
Hal tersebut disampaikan oleh Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, setelah mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (6/8). Menurut Rosan, salah satu pembahasan utama dalam rapat tersebut adalah penyederhanaan struktur birokrasi di perusahaan-perusahaan BUMN.
Rosan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo mengarahkan agar jumlah lapisan organisasi di BUMN, terutama di perusahaan besar seperti Pertamina dan PLN, dikurangi. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas, serta menjaga efisiensi operasional perusahaan.
Lebih lanjut, Rosan menyampaikan bahwa melalui program penyederhanaan struktur (streamlining), pemerintah telah mengurangi sebanyak 274 entitas perusahaan BUMN hingga akhir Juli 2026. Ia menegaskan bahwa proses restrukturisasi tersebut akan terus dilanjutkan sesuai arahan Presiden.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menargetkan jumlah entitas BUMN dapat dikurangi secara signifikan dari 1.077 perusahaan menjadi sekitar 350 perusahaan pada akhir tahun 2026. Pengurangan tersebut dilakukan melalui penutupan, konsolidasi, dan merger perusahaan yang dikelola oleh Danantara.
Prabowo juga pernah mengungkapkan keterkejutannya ketika menerima laporan mengenai jumlah entitas BUMN yang mencapai 1.077 perusahaan, termasuk anak perusahaan, cucu perusahaan, hingga cicit perusahaan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu ditinjau kembali agar struktur korporasi BUMN menjadi lebih sederhana dan efektif.
Penghematan Biaya Operasional Diproyeksikan Mencapai Rp80 Triliun
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa penutupan ratusan entitas BUMN yang dinilai tidak efisien telah menghasilkan penghematan biaya operasional (overhead) sekitar Rp50 triliun. Penghematan tersebut berasal dari efisiensi berbagai komponen pengeluaran, seperti gaji direksi dan komisaris, biaya sewa gedung, penggunaan listrik, serta pelaksanaan rapat kerja.
Pemerintah juga memperkirakan nilai penghematan tersebut akan terus meningkat hingga mendekati Rp70 triliun sampai Rp80 triliun menjelang akhir Desember 2026.
Dengan target penyelesaian penggabungan maupun penutupan sekitar 700 entitas BUMN hingga akhir tahun, pemerintah optimistis langkah perampingan struktur perusahaan negara tersebut akan menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat sekaligus meningkatkan kelincahan dan efektivitas pengelolaan BUMN.
(lam)
Komentar