PROBATAM.CO, Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat sistem penanggulangan bencana melalui penyusunan Rancangan Akhir Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) Kota Batam.
Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Akhir RPBD yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, di Kantor Wali Kota Batam, Senin (27/7/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batam itu dihadiri para camat, lurah, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta berbagai pemangku kepentingan.
Konsultasi publik ini menjadi bagian dari proses penyempurnaan dokumen RPBD agar selaras dengan arah pembangunan Kota Batam yang maju, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
Mewakili Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, Firmansyah menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak lagi semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik. Menurutnya, pembangunan juga harus didukung oleh sistem ketahanan yang mampu mengantisipasi dan menghadapi berbagai potensi bencana.
Ia menjelaskan, RPBD merupakan dokumen strategis yang akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang terpadu, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.
“Perencanaan yang baik bukan hanya mampu menjawab tantangan hari ini, tetapi juga mengantisipasi risiko di masa depan. RPBD harus menjadi dokumen yang adaptif terhadap dinamika perkembangan Kota Batam, sekaligus memberikan kepastian bahwa keselamatan masyarakat selalu menjadi prioritas utama dalam setiap arah pembangunan,” ujar Firmansyah.
Ia menambahkan, tantangan perubahan iklim, pesatnya pertumbuhan kawasan perkotaan, serta meningkatnya aktivitas ekonomi menuntut pemerintah menghadirkan tata kelola penanggulangan bencana yang modern, berbasis data, dan diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor.
“Ketangguhan sebuah kota tidak diukur dari seberapa besar bencana yang datang, melainkan dari seberapa siap pemerintah dan masyarakat menghadapinya. Karena itu, kita harus membangun budaya kesiapsiagaan sebagai bagian dari pembangunan Kota Batam. Inilah investasi jangka panjang untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan daerah,” katanya.
Firmansyah juga mengajak seluruh peserta konsultasi publik memberikan masukan yang konstruktif agar dokumen RPBD benar-benar disusun melalui proses partisipatif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Tidak ada satu institusi pun yang mampu menghadapi bencana sendirian. Kolaborasi adalah kekuatan utama. Ketika pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan seluruh elemen bergerak dalam visi yang sama, kita tidak hanya membangun kota yang maju, tetapi juga kota yang tangguh, aman, dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan,” ujarnya.
Ia berharap konsultasi publik ini menghasilkan dokumen Rancangan Akhir RPBD yang komprehensif, implementatif, dan selaras dengan visi pembangunan Kota Batam. Dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam memperkuat mitigasi risiko bencana sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.
Melalui penyusunan RPBD yang partisipatif dan berbasis kolaborasi, Pemerintah Kota Batam optimistis dapat mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat, sejalan dengan visi menjadikan Batam sebagai kota yang maju, tangguh, dan berkelanjutan. (kmf/hel)
Komentar