PROBATAM.CO, Jakarta – Satuan Tugas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi menggelar evaluasi penanganan dan penyelesaian kasus yang menghambat kebijakan ekonomi.
Acara yang digelar di hotel Borobudur (14/5) ini dibuka oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, berfokus agar koordinasi antar institusi bisa semakin baik sehingga mempermudah masuknya investasi di Indonesia.
Dalam pembukaannya, Yasonna H Laoly terus mengingatkan bahwa negara tetangga terus berbenah di bidang ekonomi. Yasonna mengambil contoh negara Vietnam, di mana pada tahun 80-an ekonominya berada jauh di bawah Indonesia, kini bisa dibilang Vietnam menjelma menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di ASEAN.
“Jika kita tidak segera berbenah menyelesaikan masalah birokasi internal, bisa jadi Laos, Myanmar, dan negara-negara tetangga kita bisa menyusul. Ini penting sekali untuk segera dicari rumusannya bahwa kita perlu melakukan restrukturisasi,” tambah Yasonna.
Yasonna juga mengingatkan pesan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa kompetisi ini bukan antar negara besar atau kecil tetapi berkompetisi menjadi siapa yang paling cepat.
“Presiden Joko Widodo mengarahkan agar persoalan investasi yang macet, baik itu karena masalah birokrasi maupun regulasi yang tidak sesuai, maka kita harus selesaikan dengan baik, kita percepat,” sambungnya.
Untuk percepatan kepastian hukum dan memperlancar investasi, semua elemen khususnya para pemangku kebijakan harus mengubah mindset agar segala permasalahan di lapangan segera teratasi dan tidak bertele-tele.
Staf Khusus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady menambahkan dalam sambutannya, bahwa Kemenko Perekonomian terus mendorong penyelesaian kasus agar investasi dan ekspor dapat terus tumbuh.
“Untuk mendukung transformasi struktural perlu adanya deregulasi kebijakan hingga akhirnya keluarlah paket kebijakan dari 1 sampai 16,” sambung Edy.
Untuk mengawal efektivitas Paket Kebijakan Ekonomi tersebut dibentuklah Kelompok Kerja IV (Pokja IV) yang mengelola damage control dengan mengevaluasi penanganan dan penyelesaian kasus yang menghambat kebijakan ekonomi.
