PROBATAM.CO, Batam – Persoalan banjir di Batam tak lagi hanya dibicarakan saat hujan deras turun. Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam mulai memperjelas pembagian tugas penanganan di lapangan, setelah memetakan sedikitnya 167 titik banjir yang tersebar di berbagai wilayah.
Pembahasan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Antisipasi dan Pengendalian Banjir Kota Batam yang digelar di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (1/10/2026). Rapat dipimpin Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan dihadiri Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, jajaran OPD teknis, perwakilan BP Batam, serta camat dan lurah se-Kota Batam.
“Cerita soal banjir ini menjadi bagian dari program prioritas kami. Kami sengaja mengumpulkan rekan-rekan teknis untuk memperbincangkan empat hal kunci: identifikasi titik prioritas, pemetaan kondisi yang ada, sinkronisasi pembagian tugas antara Pemko dan BP Batam, serta langkah konkret tindak lanjutnya,” ujar Amsakar.
Dari 167 titik yang masuk dalam peta penanganan, sebanyak 33 titik menjadi tanggung jawab BP Batam, sementara titik lainnya ditangani Pemko Batam.
Amsakar meminta pembagian wilayah kerja tersebut dibuat secara jelas. Tujuannya agar penanganan banjir tidak berjalan sendiri-sendiri, tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan, dan tidak ada kawasan yang justru luput dari penanganan.
Menurut Amsakar, penanganan banjir merupakan salah satu dari 15 program prioritas pemerintahannya bersama Li Claudia. Karena itu, persoalan tersebut harus ditangani berdasarkan kondisi nyata di lapangan, dengan perencanaan yang terukur dan berkelanjutan.
Camat dan lurah juga diminta aktif memperbarui data kondisi banjir di wilayah masing-masing. Data lapangan tersebut nantinya menjadi bahan bagi dinas teknis dalam menyusun perencanaan sekaligus menentukan kebutuhan anggaran.
Salah satu kawasan yang mendapat perhatian khusus dalam rapat tersebut adalah Bengkong Swadebi. Kawasan itu sempat menjadi sorotan setelah kendaraan terseret arus ketika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan tersebut.
Secara teknis, Bengkong Swadebi merupakan kawasan yang relatif rendah dan menjadi titik pertemuan aliran air dari tiga wilayah. Salah satu aliran dengan debit cukup besar berasal dari kawasan Cahaya Garden.
Kondisi tersebut membuat penanganannya tidak cukup dilakukan hanya dengan memperbesar atau membersihkan saluran di satu titik.
Pemko Batam dan BP Batam pun menyepakati pembangunan kolam retensi dan rumah pompa di bagian hilir. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat menampung sekaligus mengatur aliran air sehingga persoalan genangan di kawasan tersebut bisa ditangani secara lebih terintegrasi.
Li Claudia mengatakan, pembaruan data menjadi salah satu kunci dalam penanganan banjir. Apalagi, perkembangan permukiman membuat kondisi suatu kawasan dapat berubah dari waktu ke waktu.
“Data awal yang dihimpun dari lapangan terus dinamis seiring berkembangnya kawasan permukiman. Karena itu, evaluasi terhadap titik yang sudah ditangani tahun lalu harus memastikan tempat tersebut benar-benar bebas banjir,” kata Li Claudia.
Ia juga menyoroti kawasan permukiman padat yang berada di wilayah cekungan akibat perkembangan pembangunan. Menurutnya, kondisi semacam itu membutuhkan kajian dan intervensi teknis yang matang agar penanganannya tidak sekadar bersifat sementara.
Amsakar menegaskan, hasil rapat tidak boleh berhenti pada pendataan. Setiap titik yang sudah diidentifikasi harus memiliki kejelasan mengenai siapa yang menangani dan apa langkah berikutnya.
Karena itu, koordinasi antara Pemko Batam dan BP Batam akan menjadi bagian penting dalam memastikan rencana penanganan berjalan hingga ke lapangan.
Ia juga meminta jajaran memperkuat publikasi dan transparansi mengenai program penanganan banjir. Masyarakat perlu mengetahui titik mana yang sedang ditangani, langkah yang dilakukan, serta rencana tindak lanjut pemerintah.
Selain persoalan banjir, camat dan lurah diminta menyusun neraca persoalan lingkungan secara rutin. Persoalan tersebut tidak hanya mencakup genangan, tetapi juga jalan berlubang, penerangan jalan, dan berbagai persoalan lingkungan lainnya.
Dengan pembaruan data secara berkala, pemerintah berharap persoalan di tingkat wilayah dapat lebih cepat dikenali sekaligus ditentukan langkah penanganannya.
Bagi Pemko Batam dan BP Batam, pekerjaan berikutnya kini bukan sekadar menghitung jumlah titik banjir. Tantangannya adalah memastikan 167 titik yang sudah dipetakan itu memiliki solusi dan tindak lanjut yang jelas di lapangan. (*)
Editor: IW
Komentar