PROBATAM.CO, Batam – Para pedagang kaki lima (PK5) Pasar Induk Jodoh, Batam, Kepulauan Riau, terus berusaha memperjuangkan nasibnya pasca digusur beberapa waktu lalu.
Bahkan sampai saat ini, sudah beberapa kali para pedagang tersebut menggelar aksi unjuk rasa guna mendapatkan kejelasan dari pihak pemerintah.
Perwakilan pedagang PK5 Pasar Induk Jodoh, Agung Wijaya mengatakan, para pedagang hanya meminta kepada pemerintah agar segera menyiapkan lokasi jualan di samping Pasar Induk Jodoh.
Sebab sebelumnya Komisi I DPRD Kota Batam telah memperbolehkan para pedagang untuk menggunakan lokasi tersebut sebagai tempat berjualan.
Bahkan pembukaan pagar di lokasi Pasar Induk Jodoh tersebut juga telah mendapat izin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam dengan catatan dipergunakan hingga proses revitalisasi pasar selesai.
“Hearing pertama, Jumat (8/11) lalu sudah disepakati bahwa pedagang bisa membuka pagar, tapi kenapa sampai saat ini kami masih dilarang-larang,” kata Agung ditemui di Jodoh, Jumat (22/11).
Agung menjelaskan jika para pedagang Pasar Induk Jodoh tidak diberikan kepastian untuk menggunakan lokasi yang telah diizinkan atau belum memiliki tempat relokasi yang jelas, tidak menutup kemungkinan kedepan para pedagang ini tetap sangat rentan kembali terkena gusuran.
“Kami meminta lokasi di samping Pasar Induk itu agar bisa digunakan oleh pedagang yang tergusur pada tanggal 30 September 2019 kemarin,” jelasnya.
Agung mengatakan seharusnya mereka yang telah digusur langsung mendapatkan tempat relokasi agar para pedagang bisa terus berjualan untuk mencari rezeki.
Menanggapi hal ini, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad mengatakan sampai saat ini dirinya masih belum ada keputusan, sebab sampai saat ini pemerintah masih melakukan pendataan para pedagang yang terkena penggusuran tersebut.
Amsakar mengaku sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan jumlah pasti berapa jumlah pedagang Pasar Induk Jodoh yang berhak mendapatkan lapak baru.
“Sampai saat ini kami belum mendapatkan data pasti terkait jumlah pedagang,” jelasnya.
Amsakar berharap perwakilan pedagang Pasar Induk Jodoh dapat mendata ulang berapa jumlah sesungguhnya para pedagang yang terkena penggusuran.
Lebih jauh Amsakar mengatakan pihaknya akan menggunakan jalur RDP di DPRD Batam untuk menuntaskan persoalan ini.
Selain itu Amsakar juga mengakui tuntutan-tuntutan para pedagang telah dipenuhi oleh Pemko Batam, seperti permintaan lahan untuk lokasi bongkar muat kontainer, Pemko Batam sudah menyediakannya di belakang tempat penampungan sementara.
Begitu juga permintaan lokasi untuk berjualan dan tidak dipungut biaya, Amsakar mengaku pihaknya sudah menyediakan di TPS Pasar Induk Jodoh, Pasar TPID, Pasar Hangtuah di Nongsa dan Pasar Serumpun Seibeduk.
Dijelaskannya, Pemko Batam tidak bisa membuka kembali lahan seluas 0,57 hektare yang berlokasi tepat di samping Pasar Induk Jodoh.
Hal ini ditakutkannya para pedagang akan kembali digusur ketika pembangunan Pasar Induk Jodoh tahap II berlangsung.
“Saat ini, lahan tersebut masih dalam tahap penghibahan dari BP Batam ke Pemko Batam. Selain lahan 0,57 hektare tersebut, lahan seluas 4 hektare lebih yang berlokasi di belakang Pasar Induk Jodoh juga sedang dalam tahap penghibahan,” pungkasnya. (hai)