PROBATAM.CO, Lingga – Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai dimensi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendayagunaan angkatan kerja serta perlindungan dan kesejahteraan. Oleh sebab itu pembangunan ketenagakerjaan mempunyai sifat yang sangat inklusif karena melibatkan banyak pihak baik lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Lingga, Aang Abubakar saat dijumpai di ruang kerjanya, Jumat (4/10/2019).
Ditambahkan mantan Plt Kadis Perikanan dan Kelautan (DKP) Lingga, hal ini diatur sesui dengan pasal 4 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, ‘’Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarga.’’tegas Aang.
Menurut Kadis Koperasi ini guna mewujudkan tujuan pembangunan ketenagakerjaan tersebut diperlukan perencanaan tenaga kerja yang terarah dan berkesinambungan serta peningkatan kualitas pelayanan sebagaimana diamanatkan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa penyusunan kebijakan, strategi dan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja dan peningkatan kualitas pelayanan.
Peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan tenaga kerja merupakan program percepatan reformasi birokrasi untuk terwujudnya perubahan dalam reformasi birokrasi pemerintah, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai dengan 2025.
‘’Berdasarkan tugas pokok dan fungsi maka Tugas Pokok kepala Dinas adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan melaksanakan fungsi Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tenaga kerja yang merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Bupati.’’imbuhnya.
Diterangkan Aang kondisi saat ini Kualitas pelayanan tenaga kerja masih rendah hal ini disebabkan masih rendahnya kompetensi dan kapabilitas SDM petugas pelayanan kenaga Kerja , Belum tersedianya data dan informasi yang real time dan akurat tentang pelayanan tenaga kerja, dan Belum tersedianya sarana prasarana pelayanan tenaga kerja berbasis Web sehingga pelayanan masih manual. Dampak dari kondisi saat ini rendahnya kualitas Pelayanan Tenaga Kerja menimbulkan berakibat
a. Lamban dalam merespon tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat;
b. Sulitnya untuk menyiapkan bahan secara akurat dan terperinci dalam perumusan kebijakan bidang ketenaga kerjaan;
c. Kurangnya informasi terkait pelayanan tenaga kerja;
d. Kurangnya efesien waktu dalam pemberian pelayanan tenaga kerja.
Kondisi ideal yang diinginkan dengan meningkatnya kualitas pelayanan tenaga kerja yaitu Meningkatnya kompetensi dan kapabilitas SDM petugas pelayanan tenaga kerja ;Tersedianya data dan informasi yang real time dan akurat tentang pelayanan tenaga kerja; Tersedianya sarana prasarana pelayanan tenaga kerja berbasis Web sehingga pelayanan berbasis Teknologi Informasi.
Oleh sebab itu Dinas Tenaga Kerja Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Lingga dalam waktu dekat akan mengadakan pelayanan tenaga kerja berbasis teknologi informasi yang merupakan terobosan baru dan memberi nilai tambah (add value) dalam memberikan pelayanan tenaga Kerja, melalui pelayanan tenaga kerja berbasis teknologi informasi ini diharapkan tersedia data dan informasi secara real time, objektif, transparan, akuntabel, dan akurat tentang pelayanan tenaga kerja. (ras)