PROBATAM.CO, Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah menetapkan Rabu (9/12/2026) sebagai jadwal sidang paripurna untuk memilih sekaligus melantik wakil presiden (wapres) baru. Namun, rencana tersebut menuai persoalan terkait ketentuan batas waktu pengajuan nama calon pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Presiden Prabowo Subianto diwajibkan mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR RI.
“Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada Pimpinan MPR paling lama 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR,” demikian bunyi ketentuan tersebut.
Ketua Tim Ad Hoc MPR RI, Bambang Wuryanto, sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo diperkirakan akan menyerahkan dua nama calon wapres pada Rabu (25/11/2026).
“Kemungkinan terbesar jamnya belum ditetapkan, Pak Presiden akan mengirimkan dua nama pada hari Rabu tanggal 25 November. Jam belum dikatakan,” ujar Bambang Pacul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Mahfud MD Soroti Penghitungan 14 Hari Kerja
Pandangan berbeda disampaikan pakar hukum tata negara sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD. Ia menilai ketentuan 14 hari dalam aturan tersebut harus dihitung berdasarkan hari kerja, bukan hari kalender.
Mahfud merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
“(Ternyata) di dalam UU MMD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud Hari adalah ‘hari kerja’, bukan hari kalender,” tulis Mahfud melalui akun Instagram-nya, Jumat (20/11).
Dengan menggunakan perhitungan 14 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang pada 9 Desember, Mahfud berpendapat bahwa pengajuan dua nama calon wapres seharusnya sudah dilakukan paling lambat Kamis (19/11), bukan 25 November sebagaimana disampaikan Bambang Wuryanto.
Ia pun mengingatkan bahwa apabila Presiden belum menyerahkan dua nama calon hingga batas waktu tersebut, pelaksanaan sidang paripurna pada 9 Desember berpotensi menghadapi persoalan keabsahan.
“Jika sampai kemarin jam 00.00 [WIB], Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” ujar Mahfud.
Mahfud Usulkan Sidang MPR Diundur
Atas persoalan tersebut, Mahfud menyarankan agar agenda sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden baru yang semula dijadwalkan pada 9 Desember 2026 ditunda.
Menurutnya, jadwal sidang sebaiknya disesuaikan dengan ketentuan 14 hari kerja setelah MPR menerima dua nama calon yang diajukan Presiden.
“Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR,” katanya.(lam/cnnindonesia)






Komentar