Beranda / KEPULAUAN RIAU / Apresiasi Wajib Pajak Patuh, Pemprov Kepri Serahkan 12 Motor dan 50 Piagam Penghargaan

Apresiasi Wajib Pajak Patuh, Pemprov Kepri Serahkan 12 Motor dan 50 Piagam Penghargaan

PROBATAM.CO, Batam – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) kembali menggelar program Gebyar Pajak Kendaraan Bermotor 2026 sebagai bentuk penghargaan bagi masyarakat serta pelaku usaha yang disiplin menunaikan kewajiban pajak.

Dalam acara puncak yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Batam, Kamis (19/11), sebanyak 12 unit sepeda motor disiapkan sebagai hadiah utama.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyerahkan langsung hadiah tersebut secara simbolis kepada perwakilan pemenang.

Selain menyasar wajib pajak perorangan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepri turut mengganjar 50 piagam penghargaan kepada instansi pemerintah, perusahaan, dan mitra strategis yang berkontribusi besar mendongkrak pendapatan daerah.

Kepala Bapenda Kepri, Abdullah, menjelaskan bahwa gelaran tahun kedua ini mengalami penyesuaian jenis hadiah berdasarkan aspirasi masyarakat agar manfaatnya lebih merata di seluruh kabupaten dan kota.

Bupati Aneng Salurkan Bantuan Beras Bulog untuk Warga di Jemaja

“Peserta undian merupakan wajib pajak kendaraan bermotor yang patuh membayar pajak tepat waktu selama periode 1 Januari hingga 31 Oktober 2026. Total basis data yang telah diverifikasi sebanyak 513.873 wajib pajak dari seluruh kabupaten dan kota,” ujar Abdullah.

Proses pengundian sendiri telah dilakukan secara terbuka pada 12 Oktober 2026 dengan melibatkan saksi dari instansi berwenang.

Kedua belas unit motor tersebut dialokasikan untuk 12 wilayah kerja Samsat se-Kepri. Enam unit diserahkan pada acara di Batam, dua unit untuk pemenang asal Karimun telah diberikan saat kunjungan kerja Gubernur pada Selasa lalu, sementara empat unit sisanya untuk wilayah di luar Batam, Bintan, dan Tanjungpinang akan disalurkan secara bertahap hingga Desember mendatang.

Terkait mekanisme hadiah, Abdullah memastikan seluruh pemenang menanggung pajak hadiah sebesar 25 persen dari nilai jual kendaraan tanpa membebani APBD maupun APBN.

“Untuk pajak kendaraan dan proses administrasi kendaraan seluruhnya menjadi tanggung jawab pihak Bapenda Provinsi Kepri,” tegasnya.

Apa Itu False Flag? Ketika Kejahatan Bersembunyi di Balik Wajah Orang Lain

Daftar Penerima Penghargaan Strategis
Penghargaan kepada 50 instansi dan badan usaha dibagi ke dalam lima kategori utama.

Kepatuhan Pajak Kendaraan Dinas Operasional (13 Instansi): Diberikan antara lain kepada Kejaksaan Negeri Karimun, Biro Kesra Setdaprov Kepri, Dinas Koperasi dan UKM, BKD dan Korpri, Dinas Kebudayaan, RSUD Raja Ahmad Tabib, RSJKO Engku Haji Daud, Kesbangpol, BPSDM, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Organisasi, serta Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kepri.

Pajak Air Permukaan/PAP (9 Perusahaan): Meliputi Bintan Resort Cakrawala, PT Timah Tbk, PT Citra Semarak Sejati, Perumda Tirta Nusa Natuna, PT Pasific Granitama, PT Kabil Indonusa Estate, PT Harapan Putra Anambas, PT Bintang Mahkota Sukses, dan Perumda Air Minum Tirta Kepri.

Pajak Alat Berat/PAB (10 Perusahaan), diraih oleh PT Singatac Bintan, PT Timah Tbk, PT Growa Indonesia, PT Natuna Jaya, PT Mirasindo Perdana, PT Satnusa Persada Tbk, PT Aver Asia, Alkhuari, PT Tirta Madu, dan PT Bintan Marina Shipyard.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor/PBBKB (5 Perusahaan), diberikan kepada PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, PT Petro Energi Samudra, PT Petro Niaga Sinergi, PT Ganani Indonesia Petroleum Energy Cabang Karimun, dan PT Karimun Energindo.

Wisata Sejarah Islam hingga Kuliner Tradisional, Johor Siapkan Fam Trip untuk Pelaku Pariwisata

Dukungan Fasilitas Layanan Samsat Apresiasi bagi pengelola kawasan dan pusat perbelanjaan yang memfasilitasi Samsat keliling maupun gerai di mal, seperti PT Pegatron Technology Indonesia, PT Sumitomo Wiring Systems, PT Rubycon, Nagoya Hill Mall, SNL Food Batam, Grand Batam Mall, King Business Centre, dan PT Shimano Batam.

Meski apresiasi diberikan, Abdullah tetap menyoroti kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri yang belum menyentuh angka 100 persen.

Ia meminta para kepala OPD mengalokasikan anggaran pajak kendaraan dinas sesuai surat edaran kepala daerah yang telah diterbitkan.
Menjaga Keseimbangan Fiskal dan Iklim Investasi

Sementara itu, Gubernur Ansar Ahmad menekankan bahwa kemandirian fiskal menjadi kunci utama percepatan pembangunan daerah. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak terus digenjot agar program pemerintah dapat berjalan optimal.

“Daerah itu sangat menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan berbagai program pemerintah dan pembangunan. Tanpa fiskal yang memadai, sulit bagi kita melakukan percepatan pembangunan,” kata Ansar.

Namun, Ansar mengingatkan bahwa kebijakan optimalisasi pajak di Kepri memiliki tantangan tersendiri karena status wilayahnya yang memiliki fasilitas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Penarikan pajak harus berjalan beriringan dengan komitmen menjaga insentif bagi para investor.

“Di sisi lain, kita juga membutuhkan kemampuan fiskal yang memadai. Maka, intensifikasi penghimpunan pendapatan dalam koridor aturan hukum yang sudah ada harus dilakukan secara maksimal,” tambahnya.

Menutup arahannya, Ansar mendorong Bapenda untuk terus berinovasi dalam digitalisasi layanan pembayaran pajak dengan menggandeng Bank Indonesia, OJK, perbankan, serta DPRD Kepri.

“Kolaborasi seperti ini harus terus diperkuat. Sinergi perlu dimantapkan dan yang tidak kalah penting adalah terus melakukan inovasi. Kita harus memberikan kemudahan kepada wajib pajak melalui layanan yang efisien, tepat, aman, dan cepat,” pungkasnya.

(pg)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement