PROBATAM.CO, Jakarta – Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki batas waktu hingga 19 November 2026 untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden (wapres) kepada MPR RI.
Kedua kandidat tersebut nantinya akan melalui tahapan verifikasi dokumen dan persyaratan sebelum ditetapkan melalui pemilihan dalam sidang paripurna MPR RI.
Saat ditanya mengenai tenggat waktu penyerahan nama calon wapres, Habiburokhman menegaskan batas waktunya jatuh pada 19 November mendatang.
“19 November ini,” kata Habiburokhman saat dikonfirmasi, Senin (16/11).
Ia menilai persiapan verifikasi harus segera dilakukan mengingat tahapan pemeriksaan hanya memiliki waktu 14 hari. Karena itu, berbagai kebutuhan administrasi dan koordinasi dengan kementerian maupun lembaga terkait perlu disiapkan sejak awal.
Habiburokhman mengungkapkan bahwa dirinya telah ditunjuk Partai Gerindra untuk menjadi bagian dari tim verifikasi. Dalam kapasitas tersebut, ia berencana mengusulkan agar MPR segera memulai koordinasi dengan instansi yang berwenang memeriksa persyaratan para calon.
“Karena waktu verifikasi yang hanya 14 hari, maka kami, saya kebetulan ditunjuk oleh partai untuk menjadi anggota tim verifikasi, mengusulkan bahwa proses persiapannya dilakukan sejak saat-saat ini,” tuturnya.
Salah satu persyaratan yang menjadi perhatian utama adalah pemeriksaan keabsahan ijazah calon wapres. Menurutnya, proses tersebut membutuhkan koordinasi dengan kementerian terkait sesuai jenjang pendidikan masing-masing kandidat.
Ia mencontohkan, ijazah tingkat SMA perlu diverifikasi melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara itu, pemeriksaan ijazah perguruan tinggi juga harus dipersiapkan melalui instansi yang berwenang.
“Yang paling krusial kan ijazah. Misalnya kalau SMA itu kan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau misalnya nanti ada yang menyampaikan ijazah sarjana ke Kementerian Mendikbud, ke Prof Brian, itu harus disiapkan,” jelasnya.
Selain dokumen pendidikan, tahapan verifikasi juga mencakup pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi dari pengadilan. Pemeriksaan kesehatan antara lain meliputi surat keterangan bebas narkoba.
Adapun dokumen pengadilan yang diperlukan mencakup surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit serta surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara selama lima tahun atau lebih.
Habiburokhman juga berencana mengusulkan agar rumah sakit yang sebelumnya ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pemeriksaan kesehatan calon presiden dan wakil presiden kembali dipersiapkan. Dengan demikian, para kandidat dapat melakukan persiapan pemeriksaan lebih awal.
“Kami juga akan usulkan agar rumah-rumah sakit yang kemarin sudah ditunjuk KPU sekarang juga sudah membuka kepada para calon yang merasa mungkin sudah diinformasikan akan ditunjuk dan lain sebagainya, mempersiapkan diri,” ujarnya.
Ia turut mengingatkan bahwa pengurusan dokumen dari pengadilan tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Berdasarkan pengalamannya ketika mengurus dokumen persyaratan Prabowo sebelumnya, proses penerbitan dua dokumen tersebut bisa membutuhkan waktu hingga dua atau tiga hari.
“Ini pengalaman kemarin waktu saya ngurus dokumen-dokumennya Pak Prabowo, dua dokumen ini enggak gampang-gampang amat ngurusnya. Bisa dua hari, tiga hari. Nah, jangan sampai persoalan-persoalan teknis bisa menghambat proses kenegaraan kita,” tegasnya.(lam/kumparan)





Komentar