PROBATAM.CO, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) membeberkan sejumlah pertimbangan dalam menetapkan hukum haram terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape. Keputusan tersebut didasarkan pada dampak buruk bagi kesehatan hingga adanya potensi pemanfaatan perangkat vape sebagai media peredaran narkotika.
Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan bahwa rokok konvensional dan rokok elektrik memiliki perbedaan dalam pembahasan hukum Islam. Menurutnya, status hukum rokok konvensional masih menjadi perdebatan di kalangan ulama atau terdapat ruang khilaf.
Berbeda dengan vape, Ni’am menilai dampak negatifnya terhadap kesehatan telah didukung bukti ilmiah sehingga menjadi salah satu dasar penetapan hukum haram.
Hal itu disampaikan Ni’am ketika mengisi pengajian rutin mingguan yang membahas Kitab Nashaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani pada Sabtu (14/11).
Ia juga menanggapi pandangan yang menyebut peredaran vape memberikan pemasukan bagi negara melalui pungutan cukai. Berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Ni’am menjelaskan bahwa kebijakan cukai tersebut bukan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan negara, melainkan sebagai instrumen pembatasan konsumsi.
“Dengan cukai yang ada, otomatis harganya bisa jauh lebih tinggi, sehingga aksesibilitas terhadap vape ini menjadi terbatas,” ujar Ni’am dalam keterangan yang diterima kumparan, Minggu (15/11).
Ni’am turut menyoroti perbandingan antara penerimaan cukai rokok elektrik dan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan negara. Ia menyebut pendapatan cukai vape yang berkisar Rp2,7 triliun hingga Rp2,8 triliun setiap tahun belum sebanding dengan beban pemulihan kesehatan masyarakat akibat penyakit yang ditimbulkan, termasuk gangguan pernapasan kronis dan penyakit jantung.
Selain faktor kesehatan, potensi penyalahgunaan perangkat vape juga menjadi pertimbangan MUI. Ni’am mengungkapkan adanya temuan di bidang penegakan hukum yang menunjukkan perangkat rokok elektrik kerap digunakan sebagai media peredaran narkotika dalam bentuk cair.
Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi Fatwa MUI menerapkan kaidah fikih saddu dzar’i, yakni menutup segala jalan yang berpotensi menimbulkan keburukan. Selain itu, digunakan pula kaidah li al-wasa’il hukm al-maqasid, yang berarti hukum suatu sarana mengikuti hukum tujuan penggunaannya.
“Atas dasar kenyataan tersebut, Komisi Fatwa MUI memberlakukan kaidah fikih saddu dzar’i (menutup jalan keburukan) serta kaidah umum li al-wasa’il hukm al-maqasid (hukum sarana mengikuti hukum tujuannya), di mana jalan yang menuju kepada hal yang diharamkan wajib ditutup rapat,” jelasnya.
Ni’am juga mengimbau masyarakat untuk tidak langsung mempercayai klaim bahwa vape lebih aman daripada rokok biasa ataupun efektif membantu seseorang berhenti merokok. Menurutnya, cairan rokok elektrik masih mengandung nikotin yang dapat menimbulkan ketergantungan serta berdampak buruk terhadap sistem saraf manusia.
Melalui penetapan fatwa tersebut, MUI berharap masyarakat Muslim semakin memperhatikan kesehatan, menjauhkan diri dari ancaman penyalahgunaan narkoba, serta menjalankan ketentuan hukum Islam secara menyeluruh.
Adapun keputusan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape. Fatwa itu ditetapkan melalui Sidang Pleno Penetapan Fatwa MUI pada Jumat (6/11) dan ditandatangani pada Senin (9/11).
Dalam ketentuannya, MUI mengharamkan penggunaan rokok elektrik karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran maupun konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Tidak hanya penggunaan, MUI juga menetapkan bahwa penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika hukumnya haram. Begitu pula dengan kegiatan produksi dan perdagangan rokok elektrik.
“Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” tegas Ni’am, Senin (9/11).(lam/kumparan)
Komentar