PROBATAM.CO, Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menekankan bahwa seluruh kewenangan dalam penegakan hukum harus digunakan sesuai batas dan aturan yang berlaku. Ia menilai kepercayaan publik terhadap kepolisian tidak bisa dibangun dengan menyembunyikan kesalahan, tetapi harus melalui keberanian mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan.
Pernyataan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI. Dalam kesempatan itu, ia memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan, akses ilegal, serta penghapusan dokumen elektronik yang ditangani Bareskrim Polri.
“Karena bagi kami, kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa. Keduanya harus berjalan beriringan agar ketegasan tetap berlandaskan kebenaran dan kewenangan tetap berada dalam koridor hukum,” ujar Suyudi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Empat Orang Ditetapkan sebagai Tersangka
Kapolri menyebut penanganan perkara tersebut dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Dalam pemaparannya di hadapan Komisi III DPR RI, disampaikan bahwa penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni masing-masing berinisial LSP, SU, EH, dan AS. Keempatnya diduga mempunyai peran berbeda dalam rangkaian peristiwa yang sedang diselidiki.
Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon selama periode 2025 hingga 2026 tanpa didahului permohonan resmi dari penyidik.
Pada Oktober 2026, penyidik turut mendalami dugaan adanya perintah untuk menghapus data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem LIMS dan PenLink X (PLX). Selain itu, penyidik juga menelusuri pembubaran grup WhatsApp yang diduga digunakan sebagai sarana penyampaian perintah tersebut.
Berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan, dugaan pelanggaran meliputi pemberian perintah penyadapan tanpa surat permohonan penyidik, memasukkan nomor target ke sistem tanpa verifikasi, pemanfaatan hasil penyadapan, hingga penghapusan data elektronik. Seluruh dugaan tersebut masih dalam proses pembuktian hukum.
Dalam rangka penyidikan, Bareskrim Polri telah meminta keterangan dari 28 saksi dan enam ahli, yang terdiri atas ahli teknologi informasi serta ahli pidana.
Penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya telepon genggam, perangkat penyimpanan data, komputer, laptop, dokumen, serta log aktivitas penyadapan.
Tegaskan Pentingnya Penegakan Hukum yang Adil
Suyudi menegaskan bahwa kehormatan institusi kepolisian tidak diukur dari kemampuannya melindungi kepentingan tertentu. Menurutnya, integritas institusi justru terlihat dari komitmen menegakkan hukum secara adil, termasuk apabila dugaan pelanggaran melibatkan pihak internal.
“Kehormatan sebuah institusi tidak dibangun dengan menutupi dugaan kesalahan, tetapi dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran, bukan dengan melindungi kepentingan, melainkan dengan menjaga keadilan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan diperlukan untuk memastikan setiap kewenangan kepolisian dijalankan sesuai ketentuan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI atas perhatian, masukan, serta pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap tugas Polri.
“Hukum akan kehilangan wibawanya apabila penegaknya tidak bersedia tunduk pada hukum yang sama,” kata Suyudi.
Penyelidikan Dugaan Makar Dilakukan Terpisah
Selain perkara dugaan penyadapan, Suyudi mengungkapkan bahwa Polri juga tengah melakukan penyelidikan tersendiri terkait dugaan tindak pidana makar.
Ia menegaskan, temuan dalam perkara penyadapan tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana makar. Dugaan tersebut harus didalami dan dibuktikan melalui proses penyelidikan tersendiri.
Menutup keterangannya, Kapolri mengingatkan bahwa jabatan dan kewenangan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Menurutnya, seseorang tidak akan dikenang berdasarkan besarnya kekuasaan yang pernah dimiliki, melainkan dari komitmennya dalam mempertahankan kebenaran dan keadilan.
“Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengenang seberapa besar kekuasaan yang pernah kita genggam, melainkan seberapa teguh kita menjaga kebenaran dan keadilan. Sebab, jabatan akan berakhir, kewenangan akan berlalu, namun jejak pengabdian akan tetap tinggal,” pungkasnya.(lam/kumparan)
Komentar