Beranda / Peristiwa / Anggota DPR Angkat Pesan ‘Gibran Mundur atau Dimundurkan’ Usai Rapat Paripurna

Anggota DPR Angkat Pesan ‘Gibran Mundur atau Dimundurkan’ Usai Rapat Paripurna

PROBATAM.CO, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, menarik perhatian setelah mengangkat selembar kertas bertuliskan ‘Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan’ seusai rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR, Selasa (10/11/2026). Aksi tersebut dilakukan saat dirinya meninggalkan ruang rapat paripurna.

Yanuar menjelaskan, tulisan itu merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang menginginkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dalam polemik ijazahnya.

Ia mengaku memilih menyampaikan aspirasi melalui tulisan karena rapat paripurna tidak menyediakan kesempatan interupsi bagi anggota DPR.

Menurut Yanuar, pesan tersebut sengaja dibuat singkat agar mudah dipahami masyarakat. Ia juga menyatakan telah menggunakan hak konstitusionalnya dengan menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran.

Yanuar menyebut terdapat 12 anggota Fraksi PKS yang telah membubuhkan tanda tangan dalam usulan tersebut. Dirinya mengaku menjadi anggota ke-12 yang menandatangani dokumen itu.

Kapolda Kepri dan KSOP Batam Perkuat Sinergi, Keselamatan Pelayaran Jelang Nataru Jadi Prioritas

Ia menilai persoalan Gibran perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional karena berkaitan dengan prinsip negara hukum dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Yanuar menjelaskan, setelah proses pemilihan dan pelantikan presiden serta wakil presiden selesai, pengawasan terhadap pemerintahan menjadi bagian dari fungsi DPR. Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran, DPR memiliki sejumlah hak konstitusional yang dapat digunakan, termasuk hak angket dan hak menyatakan pendapat.

Ia juga menegaskan bahwa pembahasan mengenai usulan HMP tidak hanya dilakukan oleh PKS. Menurutnya, komunikasi telah dibangun dengan hampir seluruh fraksi di DPR untuk membicarakan kemungkinan penggunaan hak tersebut.

Yanuar menyebut sejumlah fraksi telah menyampaikan persoalan ini kepada pimpinan DPR. Ia pun menyerahkan pembahasan mengenai langkah selanjutnya kepada pimpinan DPR dan pimpinan fraksi masing-masing agar dapat menentukan proses yang akan ditempuh.(lam/kumparan)

Pasutri di Blitar Jual Konten Porno Istri Lewat Situs, Raup Rp 400 Juta

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement