PROBATAM.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sahroni menilai kasus tersebut bukan hal baru dan menyinggung skandal intelijen yang pernah terjadi di negara lain.
Menurut Sahroni, praktik penyadapan oleh lembaga intelijen terhadap presiden dan sejumlah tokoh publik pernah terjadi di salah satu negara besar. Ia menyebut praktik tersebut bahkan digunakan untuk mempertahankan kekuasaan selama lebih dari 40 tahun.
“Sebenarnya yang dihadapi oleh Kapolri Jenderal Suyudi ini bukan hal baru. Jauh sebelumnya di salah satu negara besar juga pernah ada skandal penyadapan ilegal yang dilakukan direktur lembaga intelijen mereka langsung terhadap presiden dll,” kata Sahroni kepada wartawan, Senin (9/11).
Ia mengingatkan, penyadapan ilegal berpotensi digunakan sebagai alat untuk mengintimidasi dan mengancam pihak lain demi kepentingan kekuasaan.
Sahroni meminta Kapolri memastikan praktik serupa tidak kembali terjadi di Indonesia. Ia menegaskan, dalam negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak sipil dan privasi, tidak boleh ada lembaga yang memiliki kewenangan melebihi lembaga lainnya, termasuk presiden.
“Karenanya, saya sangat mendukung Kapolri untuk mengusut kasus ini, mengingat kita juga adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak sipil dan keamanan privasi. Ini kasus contohnya sudah ada dan relevan selama puluhan tahun, dan tentunya kita tidak mau ini terjadi lagi,” katanya.
“Ke depannya, tidak boleh lagi ada lembaga yang kewenangannya lebih tinggi dibanding lembaga lain, apalagi presiden,” tutup Sahroni.
Empat Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka
Dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Mereka adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.
Dari empat tersangka tersebut, tiga orang telah ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah sakit.
Dugaan penyadapan ilegal tersebut disebut berlangsung selama sekitar satu tahun, yakni pada periode 2025-2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” kata Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Asep menjelaskan, para tersangka diduga memasukkan sejumlah nomor telepon ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Nomor-nomor tersebut kemudian disadap tanpa adanya keterkaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Kemudian nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum, baik penyelidikan dan penyidikan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku,” ujarnya.
Polisi juga menduga para tersangka memerintahkan penghapusan berkas hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.
Penyidikan Berawal dari Laporan Petugas
Kasus dugaan penyadapan tersebut mulai terungkap setelah seorang petugas melaporkan praktik itu pada 30 Oktober 2026.
Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 11 unit ponsel, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk.
Atas dugaan perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE.
Asep menegaskan, perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut masih berada pada tahap awal penyidikan.(lam/kumparan)
Komentar