PROBATAM.CO, Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mulai mengarahkan penyusunan APBD 2027 agar tidak berhenti pada besarnya anggaran yang terserap. Setiap program dan kegiatan yang masuk dalam belanja daerah dituntut memiliki target serta manfaat yang bisa dirasakan langsung masyarakat.
Arah tersebut disampaikan Wali Kota Batam Amsakar Achmad saat menyampaikan tanggapan dan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD Kota Batam 2027 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (7/10).
“Keberhasilan APBD diukur dari kualitas hasil yang diberikan kepada masyarakat Kota Batam. Jadi bukan hanya berapa besar anggaran yang terserap, tetapi apa yang dihasilkan dan seberapa besar dampaknya bagi masyarakat,” kata Amsakar.
Menurut dia, pembahasan APBD 2027 harus tetap berpijak pada arah kebijakan KUA-PPAS dan kemampuan keuangan daerah. Masukan dari fraksi-fraksi DPRD juga menjadi bagian dari proses penyempurnaan rancangan anggaran tersebut.
Pemko Batam ingin belanja daerah tahun depan lebih terukur. Setiap perangkat daerah nantinya didorong memiliki target, indikator kinerja, jadwal pelaksanaan, penanggung jawab, hingga mekanisme pemantauan dan evaluasi.
Sejumlah persoalan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga masuk dalam perhatian. Mulai dari infrastruktur jalan dan drainase, pendidikan, kesehatan, penanganan banjir, persampahan hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Di sektor infrastruktur, pembangunan tidak hanya diarahkan ke kawasan mainland. Wilayah hinterland juga menjadi bagian dari rencana, termasuk melalui peningkatan ruas jalan, pembangunan jembatan, unit sekolah baru, ruang kelas baru serta penguatan infrastruktur dasar dan aksesibilitas.
Amsakar mengatakan, pembangunan fisik tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan anggaran. Kondisi lapangan, tingkat urgensi, kesiapan perencanaan, kualitas konstruksi, keselamatan dan kemampuan daerah untuk melakukan pemeliharaan juga menjadi pertimbangan.
“Pembangunan dan peningkatan infrastruktur akan mempertimbangkan urgensi, kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, kesiapan perencanaan, kualitas konstruksi, keselamatan, kemampuan keuangan daerah, dan keberlanjutan pemeliharaan,” ujarnya.
Persoalan banjir juga menjadi salah satu pekerjaan yang mendapat porsi perhatian dalam APBD 2027. Penanganannya diarahkan tidak hanya dengan membangun drainase, tetapi melalui pendekatan yang lebih menyeluruh.
Pemko menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan drainase, normalisasi, pengendalian sedimentasi dan sampah, perlindungan daerah resapan, penguatan sistem pompa hingga pengendalian kawasan yang rawan banjir.
Begitu pula dengan persoalan sampah. Pengelolaannya diarahkan dari hulu hingga hilir, mulai dari pengurangan dan pemilahan, pengangkutan, pembangunan TPS 3R hingga pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir.
Pemko juga merencanakan pembangunan lanjutan landfill TPA dan TPS 3R. Sarana pengangkutan berupa arm roll truck dan bin container turut diperkuat, termasuk untuk menunjang layanan persampahan di sembilan kecamatan.
Di bidang pendidikan, anggaran diarahkan untuk menjawab dua persoalan sekaligus, yakni akses dan kualitas. Bantuan dan beasiswa bagi siswa tidak mampu, seragam sekolah bagi siswa baru SD dan SMP negeri maupun swasta, serta beasiswa mahasiswa, termasuk dari wilayah hinterland, masuk dalam rencana program.
Pembangunan ruang kelas baru, pengadaan peralatan pendidikan dan peningkatan kompetensi guru juga menjadi bagian dari kebijakan pendidikan 2027.
Sementara sektor kesehatan diarahkan untuk memperkuat Universal Health Coverage (UHC). Pemko menyiapkan penguatan sarana dan prasarana puskesmas serta RSUD Embung Fatimah, pemenuhan tenaga kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan serta pemerataan akses pelayanan.
Penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari rancangan belanja. Pemko akan mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan kapasitas UMKM, pemberdayaan industri serta kemudahan dan fasilitasi perizinan usaha.
Upaya memperluas kesempatan kerja lokal juga terus didorong. Pemko Batam sebelumnya telah meneken nota kesepahaman dengan 30 perusahaan besar di Batam dan APINDO yang diarahkan untuk merealisasikan penyerapan sedikitnya 20 persen tenaga kerja lokal.
Pada akhirnya, Pemko Batam ingin keberhasilan APBD 2027 dapat dilihat dari perubahan yang terjadi di lapangan. Indikatornya antara lain berkurangnya titik banjir, penurunan kemiskinan, bertambahnya lapangan kerja, berkembangnya UMKM, meningkatnya akses pendidikan dan kesehatan serta semakin meratanya infrastruktur dasar.
“Pengukuran kinerja akan diarahkan pada capaian yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Amsakar.
Pembahasan Ranperda APBD 2027 selanjutnya akan dilanjutkan antara DPRD dan pemerintah daerah. Pemko berharap proses tersebut berjalan terbuka dan konstruktif sehingga anggaran yang ditetapkan tetap realistis, sesuai kemampuan keuangan daerah dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Batam. (*)
Editor: IW
Komentar