PROBATAM.CO, Batam – Persoalan banjir, air bersih, sampah hingga infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah yang disuarakan masyarakat Kecamatan Bengkong. Berbagai persoalan itu disampaikan langsung kepada Wali Kota Batam Amsakar Achmad saat bersilaturahmi dengan ketua RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan tokoh masyarakat se-Kecamatan Bengkong di Golden Prawn, Selasa (6/10/2026) malam.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana dialog. Warga menyampaikan persoalan yang mereka hadapi di lingkungan masing-masing, sementara pemerintah menampung sejumlah masukan untuk menjadi bahan dalam penyusunan program pembangunan.
“Pemerintah harus berpikir komprehensif, berpikir dari hulu sampai hilir untuk menyelesaikan persoalan warga,” ujar Amsakar.
Salah satu persoalan yang cukup menonjol adalah banjir. Amsakar menyebut persoalan genangan di Batam kini tersebar di sekitar 167 titik. Karena itu, penanganannya tidak cukup hanya dengan mengatasi genangan ketika hujan turun.
Di Bengkong Swadebi, misalnya, Pemko Batam telah menyiapkan sejumlah opsi penanganan. Di antaranya pembangunan rumah pompa dan kolam retensi yang diharapkan mampu mengendalikan aliran serta genangan air.
Menurut Amsakar, persoalan banjir harus dilihat sebagai satu sistem. Penanganan di satu titik harus mempertimbangkan kondisi kawasan lain agar solusi yang dibangun tidak justru memunculkan persoalan baru.
“Penanganan banjir harus kita lihat secara menyeluruh. Tidak bisa hanya menyelesaikan persoalan ketika air sudah menggenang,” katanya.
Selain banjir, warga Bengkong juga menyampaikan kebutuhan terhadap perbaikan infrastruktur. Pembangunan jembatan dan pelebaran jalan di depan Kantor Camat Bengkong menjadi salah satu usulan yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Amsakar menyampaikan, pembangunan tersebut telah masuk dalam rencana anggaran Pemko Batam untuk 2027. Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur harus disusun berdasarkan kebutuhan warga dan perencanaan yang terukur.
Bagi pemerintah, kata dia, pembangunan bukan sekadar menambah infrastruktur, tetapi memastikan fasilitas yang dibangun benar-benar menjawab persoalan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah pengangkutan sampah. Warga berharap pelayanan pengangkutan dapat berlangsung lebih teratur, terutama terkait kepastian jadwal dan ketersediaan armada.
Amsakar mengatakan, Pemko Batam telah menyiapkan skema baru dengan melibatkan pihak ketiga atau perusahaan swasta dalam pengangkutan sampah. Skema tersebut direncanakan mulai ditenderkan pada 2026.
Pada tahap awal, pola tersebut diterapkan di Sagulung, Batu Aji, dan Sekupang. Dengan masuknya pihak ketiga, armada yang sebelumnya melayani tiga kecamatan tersebut nantinya dapat dimobilisasi untuk memperkuat pelayanan di enam kecamatan lainnya.
Untuk 2027, Pemko Batam juga telah menganggarkan skema serupa di tiga kecamatan, yakni Batu Ampar, Bengkong, dan Lubuk Baja.
Penataan itu diharapkan membuat pelayanan pengangkutan sampah lebih cepat dan teratur. Pemerintah juga akan memperjelas jadwal pengangkutan agar masyarakat mengetahui kapan sampah di lingkungan mereka akan diangkut.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, air bersih menjadi isu yang mendapat perhatian khusus. Bagi masyarakat, persoalan pasokan air bukan sekadar gangguan pelayanan, tetapi menyangkut kebutuhan dasar sehari-hari.
Amsakar mengakui persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius. “Ini adalah soal yang sangat serius dan betul-betul menjadi atensi saya,” tegasnya.
Pemko Batam telah mengambil sejumlah langkah untuk merespons persoalan pasokan air. Amsakar bahkan turun langsung mengecek kondisi Waduk Nongsa sekaligus menemui warga yang terdampak persoalan air bersih.
Untuk membantu kebutuhan warga, mobil tangki air dikerahkan secara terjadwal ke sejumlah wilayah yang mengalami kendala pasokan.
Pemerintah juga melakukan langkah teknis dengan mengalihkan suplai air. Tim teknis menyambungkan pipa koneksi dan mendorong debit air dari Waduk Duriangkang menggunakan pompa penguat atau booster. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat pasokan ke kawasan yang mengalami gangguan.
Selain persoalan pelayanan dasar, warga juga menyampaikan aspirasi terkait lahan. Persoalan ini diakui membutuhkan penanganan secara bertahap karena berkaitan dengan berbagai aspek yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.
Amsakar mengatakan, Pemko Batam bersama Wakil Wali Kota Batam berkomitmen mengurai satu per satu persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Saya bersama Ibu Wakil Wali Kota berkomitmen untuk mengurai berbagai persoalan yang dihadapi warga,” kata Amsakar.
Pertemuan di Bengkong itu sekaligus menjadi ruang bagi pemerintah untuk mendengar langsung kondisi di tingkat lingkungan. Aspirasi yang muncul dari RT, RW, LPM, dan tokoh masyarakat akan menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan ke depan.
Bagi Amsakar, komunikasi langsung dengan masyarakat menjadi penting agar program pemerintah tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar berangkat dari kebutuhan yang dirasakan warga. (*)
Editor: IW
Komentar