PROBATAM.CO, TANJUNGPINANG – Pembangunan infrastruktur di Kepulauan Riau (Kepri) masih menghadapi sejumlah persoalan di lapangan. Mulai dari keterbatasan lahan, kebutuhan listrik dan telekomunikasi, hingga akses antarpulau.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura saat memimpin Rapat Asistensi Penyelarasan dan Inventarisasi Program Pembangunan Infrastruktur Pusat di Wilayah Provinsi Kepri Tahun 2026–2027.
Dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Utama Lantai 4 itu, Nyanyang meminta program pembangunan pemerintah pusat yang masuk ke Kepri tidak berjalan sendiri-sendiri.
Menurutnya, karakter Kepri sebagai daerah kepulauan membutuhkan pembangunan yang terintegrasi dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
“Pembangunan infrastruktur di Kepulauan Riau tidak boleh berjalan secara sektoral. Program pusat dan daerah harus saling mendukung.”
Nyanyang menekankan, pembangunan harus terkoneksi dengan kawasan permukiman, pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan industri dan pariwisata, pelabuhan hingga sentra produksi masyarakat.
Soroti Program yang Tersendat
Dalam forum tersebut, Nyanyang meminta masing-masing balai dan satuan kerja memaparkan secara terbuka perkembangan program yang sedang berjalan.
Tidak hanya capaian fisik tahun 2026, tetapi juga perkembangan administrasi, pekerjaan yang sudah selesai, pekerjaan yang masih berjalan hingga proyek yang mengalami keterlambatan atau berpotensi tidak mencapai target.
Pemprov Kepri juga meminta persoalan yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah segera disampaikan.
Nyanyang memastikan pemerintah provinsi siap membantu melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Kalau ada permasalahan yang membutuhkan dukungan pemerintah provinsi, kami siap hadir. Jangan sampai persoalan di lapangan berlarut-larut karena koordinasi yang tidak berjalan.”
Ia mencontohkan sejumlah persoalan yang kerap menjadi hambatan pembangunan di wilayah kepulauan, seperti kebutuhan listrik, telekomunikasi dan kesiapan lahan.
Jangan Hanya Rapat, Harus Ada Tindak Lanjut
Nyanyang menegaskan, rapat tersebut bukan sekadar forum inventarisasi program. Setiap hambatan yang ditemukan harus memiliki langkah penyelesaian.
Pemprov Kepri akan menyinkronkan program pembangunan 2027 bersama pemerintah pusat dan kabupaten/kota, termasuk mengoptimalkan peluang pembiayaan melalui APBN.
Sejumlah pekerjaan yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti di antaranya penyelesaian dokumen lingkungan, penyusunan DED, usulan program melalui APBN, penanganan perumahan, usulan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta penyelesaian persoalan lahan.
Pemprov Kepri juga berencana menggelar rapat lanjutan secara tematik untuk membedah berbagai bottleneck pembangunan yang membutuhkan keputusan bersama.
Bagi Nyanyang, koordinasi menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada perencanaan dan penganggaran.
Target akhirnya jelas: konektivitas antarpulau semakin kuat, pelayanan dasar lebih merata, aktivitas ekonomi bergerak, dan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Kepri.
Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan Balai Wilayah Sungai Sumatera IV Batam, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kepri, Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Kepri, serta sejumlah pimpinan OPD Pemprov Kepri. (Dan/**)
Komentar